DENPASAR- Pengembangan infrastruktur di Bali menjelang IMF-World Bank Annual Meeting, menuai sorotan dari Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali.
Salah satu sorotan ORI Bali terhadap pengembangan infrastruktur di Bali, itu yakni soal kurangnya sosialisasi proyek reklamasi pelabuhan Benoa.
Akibatnya, banyak masyarakat terganggu.
Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Jumat (21/9) mencontohkan, salah satu dampak negatif pembangunan infrastruktur, itu yakni perluasan Pelabuhan Benoa.
Akibat perluasan itu, aktifitas warga khususnya masyarakat nelayan terganggu.
Semestinya kata dia, pengembangan infrastruktur untuk mempersiapkan IMF-World Bank Annual Meeting ini tidak sampai merugikan masyarakat.
“Kami berharap agar pekerjaan segera diselesaikan, karena banyak informasi yang kami terima para pelaku perluasan infrastruktur tidak memberikan keleluasaan contoh bagi para nelayan untuk melakukan aktifitas.
Mungkin perlu dialog untuk menemukan jalan alternatif,” pungkas Umar.
Saat ini Pelabuhan Benoa sedang dalam tahap penataan dengan aktifitas pendalaman alur kolam yang sebelumnya 9 mean low water springs (MLWS) menjadi 12 MLWS, dengan target 160 kapal pesiar ukuran besar 335 GT bisa bersandar di Pelabuhan Benoa.
Dengan kedalaman 12 MLSW pada dermaga maka diperkirakan jumlah penumpang yang bisa bersandar sebanyak 3,3 ribu, dimana sebelumnya hanya bisa menyenderkan 1,4 ribu orang ke daratan.
Namum aktifitas ini memunculkan gundukan pasir yang dikhawatirkan bisa merugikan pihak nelayan,
“Karena itu harapan kami pihak Pelindo III dan AP I melakukan sosialisasi, mengundang mereka untuk bersama-sama diskusi dan menemukan solusi paling tidak untuk jangka pendek,” pungkasnya.
