DENPASAR – Desa Adat di Bali mendapat bantuan dari Pemprov Bali masing-masing Rp300 juta. Dari jumlah itu, sebagian dipakai untuk penanganan Covid-19.
Sayangnya, belum semua desa adat mendapat kucuran dari Pemprov Bali yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 ini. Dari 1.493 desa adat di Bali, baru 1.268 yang dananya sudah cair. Masih ada ratusan desa adat belum dapat pencairan dana.
“Tidak perlu khawatir karena desa yang belum masih dalam proses melengkapi berkas persyaratan,” kata Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra Senin (22/3).
Dijelaskan, dana Rp300 juta tidak diberikan dalam sekali. Melainkan bertahap sampai tiga kali. Yakni Rp100 juta per empat bulan.
Dia menjelaskan, total sebanyak Rp447,9 miliar dana yang akan diberikan kepada 1.493 Desa Adat di Bali selama setahun. Dana ini diberikan dalam konteks penguatan kedudukan dan fungsi Desa Adat di Bali.
“Catur wulan pertama ini dana Rp100 juta dicairkan untuk program penanganan Covid-19 di wewidangan desa adat, jadi sudah dibentuk Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat melalui PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat,red) Berbasis Mikro, sehingga dananya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 secara sekala dan niskala,” jelasnya kemarin (22/3).
Meskipun belum menerima dana desa adat, dikatakan desa adat tersebut tetap melaksanakan tugasnya dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat. Sebab, selain bantuan dana dari pemerintah, Desa Adat memiliki PAD tersendiri yang bisa dikontribusikan untuk masalah kemanusiaan, seperti pandemi Covid-19.
Apalagi, dalam penanganan Covid-19 Desa Adat bersinergi dengan Desa/kelurahan masing-masing. Sehingga, pendanaannya bisa juga dibantu dari dana Desa/Kelurahan.
“Dana tersebut digunakan untuk niskala dan sekala. Baik sekala dapat digunakan untuk penyemprotan, pembelian alat, masker, hand sanitizer, sosialisasi 6 M. Untuk niskala, yaitu nunas ica kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar pandemi ini segera berlalu,”
