DENPASAR – Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), rupanya, merespons kasus pariwisata Bali dijual murah oleh mafia Tiongkok.
Kemarin Konjen RRT di Denpasar Gou Haodong bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Jaya Sabha, kemarin (23/11).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang memimpin penertiban mafia Tiongkok juga hadir.
Gou Haodong didampingi Wakil Konjen RRT Chen Wei, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra dan Ketua PBC PHRI yang juga Ketua BPPD Badung IGN Rai Suryawijaya.
Gou Haodong mengaku lega mengetahui ketegasan gubernur dan wakil gubernur untuk menertibkan usaha-usaha pariwisata ilegal yang ada di Bali.
“Pengusaha yang telah melakukan tindakan ilegal harus ditertibkan, kalau tidak akan merusak pariwisata Bali,” kata Konjen Gou Haodong.
Menurut Gou Haodong, oknum pengusaha pariwisata ilegal merugikan baik untuk wisatawan Tiongkok begitu juga untuk citra Bali sebagai daerah pariwisata.
Ia mengatakan low season wisatawan Tiongkok di akhir tahun ini bisa menjadi momentum bagus untuk melakukan penertiban oknum yang mengambil keuntungan berlebih.
Gou berharap, penertiban kepariwisataan ini bisa segera dilakukan bukan saja untuk pengusaha Tiongkok namun juga semua praktik pariwisata ilegal lainnya.
“Kami mewakili pemerintah Tiongkok menyampaikan sikap kami mendukung peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Apa yang dilakukan pengusaha ilegal bisa merusak hubungan kedua negara,” kata Gou.
DENPASAR – Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), rupanya, merespons kasus pariwisata Bali dijual murah oleh mafia Tiongkok.
Kemarin Konjen RRT di Denpasar Gou Haodong bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Jaya Sabha, kemarin (23/11).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang memimpin penertiban mafia Tiongkok juga hadir.
Gou Haodong didampingi Wakil Konjen RRT Chen Wei, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra dan Ketua PBC PHRI yang juga Ketua BPPD Badung IGN Rai Suryawijaya.
Gou Haodong mengaku lega mengetahui ketegasan gubernur dan wakil gubernur untuk menertibkan usaha-usaha pariwisata ilegal yang ada di Bali.
“Pengusaha yang telah melakukan tindakan ilegal harus ditertibkan, kalau tidak akan merusak pariwisata Bali,” kata Konjen Gou Haodong.
Menurut Gou Haodong, oknum pengusaha pariwisata ilegal merugikan baik untuk wisatawan Tiongkok begitu juga untuk citra Bali sebagai daerah pariwisata.
Ia mengatakan low season wisatawan Tiongkok di akhir tahun ini bisa menjadi momentum bagus untuk melakukan penertiban oknum yang mengambil keuntungan berlebih.
Gou berharap, penertiban kepariwisataan ini bisa segera dilakukan bukan saja untuk pengusaha Tiongkok namun juga semua praktik pariwisata ilegal lainnya.
“Kami mewakili pemerintah Tiongkok menyampaikan sikap kami mendukung peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Apa yang dilakukan pengusaha ilegal bisa merusak hubungan kedua negara,” kata Gou.
