27.1 C
Jakarta
22 November 2024, 1:09 AM WIB

Rekomendasi Reklamasi Turun, PAP Wajar Beri Kontribusi untuk Bali

DENPASAR– DPRD Bali dan sejumlah komponen masyarakat sedang berjuang agar PT Angkasa Pura 1 (Persero) (PAP) Ngurah Rai memberikan kontribusi berupa pembagian keuntungan pengelolaan Bandara Ngurah Rai kepada Pemprov Bali.

Tuntutan itu masuk akal setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi rekomendasi kepada PAP untuk reklamasi 40 hektare kawasan pemanfaatan untuk perluasan bandara Ngurah Rai.

Lebih-lebih selama puluhan tahun bercokol di Bali PAP sama sekali tidak memberi kontribusi bagi Pemprov Bali.

 

Perjuangan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPR RI Dapil Bali, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Bali ini mengatakan, PAP sebagai BUMN sudah sewajarnya memberikan kontribusi kepada Pemprov Bali.

Bahkan bukan hanya PAP, menurut dia, semua BUMN yang beroperasi di Bali sudah seharusnya memberikan kontribusi bagi Pemprov Bali.

“Sangat wajar sekali PAP berkontribusi kepada Pemprov Bali. BUMN yang melakukan kegiatan usaha di Bali wajib untuk berkontribusi menjaga lingkungan Bali,” ujar Tutik kemarin.

Srikandi Partai Demokrat asal Buleleng ini mengaku saat dirinya menjadi Ketua Komisi II DPRD Bali, ia sudah mendorong DPRD Bali untuk memperjuangkan kontribusi dari PAP dan BUMN lain di Bali untuk Pemprov Bali.

 “Itu perjuangan saya waktu di DPRD Bali. Tapi sayang, dulu dukungan dari teman-teman kurang greget,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Politisi asal Jembrana ini mengatakan pihaknya akan memanggil Direksi PAP Ngurah Rai.

Selain untuk meminta penjelasan terkait kajian rencana reklamasi kawasan 40 hektare tersebut, juga akan membahas terkait kontribusi PAP bagi Pemprov Bali.

Menurut dia, selama ini Bali tidak mendapatkan kontribusi dari Bandara Ngurah Rai. Rencana reklamasi perluasan bandara ini

menjadi momentum untuk berjuang, agar Bali bisa mendapatkan penyisihan keuntungan dari Bandara Ngurah Rai. 

“Hampir 17 ribu orang asing masuk Bali dari Bandara Ngurah Rai, namun Bali tidak mendapat kontribusi apapun dari Bandara Ngurah Rai.

Ini yang harus kita perjuangkan agar ada pembagian keuntungan bagi Bali,” tegas Tamba. Dia mengatakan, Bali hidup dari Pariwisata, dan pariwisata hidup dari kebudayaan Bali.

Bandara Ngurah Rai menjadi besar dan kunjungan sangat tinggi karena pariwisata Bali berbasis budaya tersebut.

Namun peran dari Bandara Ngurah Rai untuk menjaga rutinitas budaya, adat dan agama yang ada di Bali tidak ada.

“Mestinya ada penyisihan dana keuntungan untuk budaya Bali. Budaya Bali kuat, pariwisata tetap akan berjalan, maka Bandara menjadi ramai dan keuntungan Bandara meningkat,” jelasnya.

 

 

DENPASAR– DPRD Bali dan sejumlah komponen masyarakat sedang berjuang agar PT Angkasa Pura 1 (Persero) (PAP) Ngurah Rai memberikan kontribusi berupa pembagian keuntungan pengelolaan Bandara Ngurah Rai kepada Pemprov Bali.

Tuntutan itu masuk akal setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi rekomendasi kepada PAP untuk reklamasi 40 hektare kawasan pemanfaatan untuk perluasan bandara Ngurah Rai.

Lebih-lebih selama puluhan tahun bercokol di Bali PAP sama sekali tidak memberi kontribusi bagi Pemprov Bali.

 

Perjuangan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPR RI Dapil Bali, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Bali ini mengatakan, PAP sebagai BUMN sudah sewajarnya memberikan kontribusi kepada Pemprov Bali.

Bahkan bukan hanya PAP, menurut dia, semua BUMN yang beroperasi di Bali sudah seharusnya memberikan kontribusi bagi Pemprov Bali.

“Sangat wajar sekali PAP berkontribusi kepada Pemprov Bali. BUMN yang melakukan kegiatan usaha di Bali wajib untuk berkontribusi menjaga lingkungan Bali,” ujar Tutik kemarin.

Srikandi Partai Demokrat asal Buleleng ini mengaku saat dirinya menjadi Ketua Komisi II DPRD Bali, ia sudah mendorong DPRD Bali untuk memperjuangkan kontribusi dari PAP dan BUMN lain di Bali untuk Pemprov Bali.

 “Itu perjuangan saya waktu di DPRD Bali. Tapi sayang, dulu dukungan dari teman-teman kurang greget,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Politisi asal Jembrana ini mengatakan pihaknya akan memanggil Direksi PAP Ngurah Rai.

Selain untuk meminta penjelasan terkait kajian rencana reklamasi kawasan 40 hektare tersebut, juga akan membahas terkait kontribusi PAP bagi Pemprov Bali.

Menurut dia, selama ini Bali tidak mendapatkan kontribusi dari Bandara Ngurah Rai. Rencana reklamasi perluasan bandara ini

menjadi momentum untuk berjuang, agar Bali bisa mendapatkan penyisihan keuntungan dari Bandara Ngurah Rai. 

“Hampir 17 ribu orang asing masuk Bali dari Bandara Ngurah Rai, namun Bali tidak mendapat kontribusi apapun dari Bandara Ngurah Rai.

Ini yang harus kita perjuangkan agar ada pembagian keuntungan bagi Bali,” tegas Tamba. Dia mengatakan, Bali hidup dari Pariwisata, dan pariwisata hidup dari kebudayaan Bali.

Bandara Ngurah Rai menjadi besar dan kunjungan sangat tinggi karena pariwisata Bali berbasis budaya tersebut.

Namun peran dari Bandara Ngurah Rai untuk menjaga rutinitas budaya, adat dan agama yang ada di Bali tidak ada.

“Mestinya ada penyisihan dana keuntungan untuk budaya Bali. Budaya Bali kuat, pariwisata tetap akan berjalan, maka Bandara menjadi ramai dan keuntungan Bandara meningkat,” jelasnya.

 

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/