DENPASAR – Setelah sebelumnya mendapatkan kritikan pedas dari ForBALI, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama akhirnya angkat bicara terkait persoalan reklamasi Teluk Benoa.
Dalam sidang paripurna terkait laporan pelaporan tenaga kerjaan yang digelar di Gedung DPRD Bali, Rabu (26/6), Adi menyampaikan belakangan ini sedang mencuat aspirasi tolak reklamasi dari sekelompok masyarakat.
Kata Adi, pihak DPRD Bali mendukung visi gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang pada intinya menjaga Bali secara sekala dan niskala.
“Mengenai reklamasi Teluk Benoa, sikap kami sudah pindah. Sudah tegas kami sampaikan, waktu pak Gubernur Bali (Koster) terpilih pada 24 Agustus 2018,” ujarnya.
“Kami juga hadir disana. Dan kami sudah susun dengan dukungan tertulis kepada bapak Gubernur terpilih, yang intinya reklamasi Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan,” paparnya.
Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama juga meminta bagi kelompok masyarakat yang datang ke DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi, pihaknya menghormati.
“Namun demikian, ada kelompok masyarakat yang tidak kami terima, belum bisa kami terima baik di hari libur atau di hari kerja, tentunya kami dari lembaga ini mohon maaf,” ujarnya.
DENPASAR – Setelah sebelumnya mendapatkan kritikan pedas dari ForBALI, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama akhirnya angkat bicara terkait persoalan reklamasi Teluk Benoa.
Dalam sidang paripurna terkait laporan pelaporan tenaga kerjaan yang digelar di Gedung DPRD Bali, Rabu (26/6), Adi menyampaikan belakangan ini sedang mencuat aspirasi tolak reklamasi dari sekelompok masyarakat.
Kata Adi, pihak DPRD Bali mendukung visi gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang pada intinya menjaga Bali secara sekala dan niskala.
“Mengenai reklamasi Teluk Benoa, sikap kami sudah pindah. Sudah tegas kami sampaikan, waktu pak Gubernur Bali (Koster) terpilih pada 24 Agustus 2018,” ujarnya.
“Kami juga hadir disana. Dan kami sudah susun dengan dukungan tertulis kepada bapak Gubernur terpilih, yang intinya reklamasi Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan,” paparnya.
Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama juga meminta bagi kelompok masyarakat yang datang ke DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi, pihaknya menghormati.
“Namun demikian, ada kelompok masyarakat yang tidak kami terima, belum bisa kami terima baik di hari libur atau di hari kerja, tentunya kami dari lembaga ini mohon maaf,” ujarnya.
