DENPASAR – Pembangunan bandara di Bali utara yang direncanakan PT BIBU makin tak jelas. Pasalnya izin penetapan lokasi (Penlok) yang telah diajukan hampir empat tahun tak juga turun dari Kementerian Perhubungan.
“Padahal Presiden Jokowi sangat antusias dengan pembangunan bandara di Bali Utara ini. Presiden bahkan telah mengeluarkan
disposisi untuk menindaklanjuti pembangunan bandara di Bali Utara itu,” ujar President Director PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) I Made Mangku.
Meski sudah ada disposisi presiden namun belum juga ada tindak lanjut dari kementerian. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali menemui menteri namun sampai sekarang juga tak ada kejelasan.
Made Mangku menuturkan saat ini kendala pembangunan bandara yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara itu adalah belum keluarnya penlok.
Pihaknya tidak tahu apa kendala hingga penlok tak juga turun. Padahal PT BIBU telah merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bandara internasional tersebut.
“Saat ini kami hanya menunggu saja. Kalau penlok keluar, kami segera bisa ground breaking dan memulai proses pembangunan,” terangnya.
Posisi BIBU saat ini seperti mengejar orang jongkok. “Kita yang mengejar sementara mereka diam,” ujar Mangku agak kesal.
Meski demikian pihaknya tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya sudah memberikan bantuan (CSR) kepada nelayan setempat berupa cold storage sehingga saat panen ikan bisa lebih tahan lama.
Mangku berharap Kementerian Perhubungan bisa segera mengeluarkan penetapan lokasi sebab sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Sementara itu, Chairman PT BIBU, Iwan Erwanto menjelaskan, hingga kini sudah ada 16 investor yang tergabung dalam konsorsium yang siap mendanai proyek pembangunan dengan alokasi dana keseluruhan Rp 50 triliun.
“Ada dari Kanada, Amerika dan Timur Tengah yang tergabung dalam konsorsium bernama Kinessis Capital and Investment (KCNI). Dananya sudah siap,” paparnya.
Hanya saja, karena belum adanya penlok pekerjaan tak bisa jalan dan beberapa investor mengancam mundur dan mengalihkan investasinya ke Malaysia yang hanya butuh waktu empat bulan.
“Ya, mereka membandingkannya dengan Malaysia. Di sana empat bulan sudah bisa jalan. Sementara kita di sini sudah empat tahun masih belum jelas.
