MANGUPURA – APBD Kabupaten Badung 2018 mengalami defisit mencapai Rp 700 miliar lebih. Defisit tersebut membuat Pemkab Badung menunggak pembayaran proyek.
Saat Pemkab Badung dililit utang, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta malah sibuk menggelontor bantuan 2000 bedah rumah di enam kabupaten di Bali yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Bahkan, Bupati Badung Giri Prasta pun menjawab enteng terkait tunggakan tersebut dan menyebutkan masalah pembayaran tunggakan pembayaran utang proyek tersebut menjadi kewenangan pengguna anggaran.
“Saya tidak ikut masalah pembayaran (tunggakan pembayaran proyek), itu pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran mempunyai kewenangan penuh.
Bupati hanya penguasa anggaran. Penguasa anggaran adalah mengarahkan anggaran agar tidak melanggar hukum.
Saya kira tidak ada masalah, buktinya proyek semua jalan, komunikasi bupati terhadap semua lini tetap berjalan baik,” jawab Bupati Giri Prasta enteng kemarin.
Dia juga menyebutkan bahwa Pemkab Badung sudah melakukan pembayaran dan semuanya berproses.
“Semua sudah berjalan dan sudah diterima. Kita juga sekarang mendapat deviden dari BPD sebesar Rp 200 miliar lebih,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkab Badung saat ini juga gencar memberikan batuan 2.000 unit bedah rumah kepada enam kabupaten di Bali.
Bantuan langsung diserahkan langsung oleh Bupati. Sekda Adi Arnawa mengatakan, pemberian bantuan bedah rumah tidak ada hubungannya dengan tunggakan.
Sebab pemberian 2.000 unit rumah tersebut merupakan BKK yang memang sudah berdasarkan MOU dengan kabupaten lain.
Dengan memberikan sebesar 15% dari pendapatan Pajak di Kabupaten Badung. Semua ini tidak menyimpang dari pengelolaan keuangan di Badung.
Bahkan, kata dia, di tahun ini penyerahan bantuan langsung di serahkan kabupaten Badung ke Kabupaten penerima bantuan.
“Bantuan ini sekarang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati, ada dalam bentuk bedah rumah, pembangunan pura dan yang lainnya,” pungkasnya.
