DENPASAR – Kinerja Gubernur Bali tahun 2020 belum bisa menstabilkan perekonomian Bali. Pemaparannya capaian makro ekonomi Bali tahun 2020.
Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen.
Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen.
Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor pariwisata, di mana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan aktivitas wisata.
Sedangkan PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta, menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp56,90 juta. Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu orang atau sebesar 4,45 persen.
Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.
Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3)
Kendati demikian Koster bersyukur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik.
“Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se- Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat,” terangnya.
Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan Satgas Gotong Royong.
Lebih dari itu, pada akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib.
Selanjutnya mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengurai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.
Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun atau 93,36%. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.6,924 triliun terealisasi sebesar Rp.6,358 triliun atau 91,82%.
Program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 4 unit sekolah baru yaitu SMAN 1 di Kecamatan Abang, SMKN 2 di Kecamatan Kubu, SMAN 9 dan SMAN 10 di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp48 miliar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.
Masih di bidang pendidikan, dalam penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat, Pemprov mengucurkan bantuan sosial pendidikan sebesar Rp24,8 milyar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Di bidang kesehatan, Pemprov fokus pada upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, peningkatan kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen.
Selain itu dilakukan pula peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai dan memberi insentif bagi tenaga medis dan non- medis.
Capaian lainnya yaitu di Bidang Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya. Gubernur Koster merealisasikan dana Desa Adat masing-masing sebesar Rp350 juta dengan total anggaran sebesar Rp. 522,5 milyar untuk 1.493 Desa Adat yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat.
Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran sebesar Rp31 milyar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional.
“Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp3,5 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar,” jelasnya.
Tahun ini, lanjut dia, dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran sebesar Rp6,6 milyar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.
Pada bidang pariwisata, pihaknya telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp1,183 triliun bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp948 miliar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.
Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental.
Proyek tersebut yaitu kelanjutan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp193,5 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.
Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran sebesar Rp95 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Selain itu, telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp555 milyar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.
Masih dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2020 juga dilaksanakan penataan kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran sebesar Rp 174 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.
Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp784 miliar terdiri dari sebesar Rp276 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp508 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp 270 miliar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran sebesar Rp52 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.
Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.
