DENPASAR – Langkah Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta ikut nyaleg ke DPR RI dinilai kurang elok.
Pasalnya, selama hajatan Pilgub Bali 2018 kader partai berlambang beringin itu sudah berjuang keras membantu Sudikerta bertarung sebagai cawagub berpasangan dengan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.
“Semestinya sekarang saatnya Sudikerta membalas dengan membantu kadernya yang maju di pileg. Bukan sebaliknya,
ikut bersaing dengan dalih ingin mengangkat perolehan suara Golkar,” ujar Anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih kemarin.
Politisi yang akrab disapa Demer ini menegaskan bila memang Sudikerta ingin membesarkan partai mestinya ikut turun ke bawah mencari dukungan untuk partai.
Bukan malah ikut maju menjadi pesaing bagi kader-kadernya. “Kok sudah dibantu malah sekarang menyaingi? Ini kan tak etis,” tegas Demer.
Disinggung adanya dukungan DPD II yang menghendaki Sudikerta agar nyaleg, menurut Demer, bila hal itu ada, semestinya keputusan diambil berdasar hasil pleno.
“Rapat pleno kan gak ada. Jadi keputusan itu sifatnya pribadi-pribadi. Ini partai, jadi harus ikuti mekanisme,” tegas Demer.
Meski demikian selaku bagian dari tim monitoring yang ditugaskan DPP, politisi asal Buleleng ini menegaskan hasil akhirnya tergantung keputusan pusat.
Sebab untuk bacaleg DPRD I dan DPR RI kewenangannya ada di DPP, kecuali untuk DPD II ada di provinsi. Semua tergantung keputusan di DPP, apa mau dikurangi atau ditambah.
DENPASAR – Langkah Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta ikut nyaleg ke DPR RI dinilai kurang elok.
Pasalnya, selama hajatan Pilgub Bali 2018 kader partai berlambang beringin itu sudah berjuang keras membantu Sudikerta bertarung sebagai cawagub berpasangan dengan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.
“Semestinya sekarang saatnya Sudikerta membalas dengan membantu kadernya yang maju di pileg. Bukan sebaliknya,
ikut bersaing dengan dalih ingin mengangkat perolehan suara Golkar,” ujar Anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih kemarin.
Politisi yang akrab disapa Demer ini menegaskan bila memang Sudikerta ingin membesarkan partai mestinya ikut turun ke bawah mencari dukungan untuk partai.
Bukan malah ikut maju menjadi pesaing bagi kader-kadernya. “Kok sudah dibantu malah sekarang menyaingi? Ini kan tak etis,” tegas Demer.
Disinggung adanya dukungan DPD II yang menghendaki Sudikerta agar nyaleg, menurut Demer, bila hal itu ada, semestinya keputusan diambil berdasar hasil pleno.
“Rapat pleno kan gak ada. Jadi keputusan itu sifatnya pribadi-pribadi. Ini partai, jadi harus ikuti mekanisme,” tegas Demer.
Meski demikian selaku bagian dari tim monitoring yang ditugaskan DPP, politisi asal Buleleng ini menegaskan hasil akhirnya tergantung keputusan pusat.
Sebab untuk bacaleg DPRD I dan DPR RI kewenangannya ada di DPP, kecuali untuk DPD II ada di provinsi. Semua tergantung keputusan di DPP, apa mau dikurangi atau ditambah.
