DENPASAR – Partai Demokrat ditempa isu perpecahan dan akan melaksanakan kongres Luar Biasa (KLB). Informasinya akan dilaksanakan di Bali.
Isu adanya kudeta itu buntut dari pemecatan beberapa kader pemecatan tujuh kader senior Demokrat oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Tujuh kader itu antara lain Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syotwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta Marzuki Alie.
“Kami pastikan KLB yang kabarnya digelar di Bali adalah KLB illegal. Kami menolak dengan tegas digelarnya KLB illegal tersebut di Bali,” ujar Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta.
Karena itu, Mudarta meminta pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan izin kegiatan KLB illegal.
“Kami berani pastikan (KLB illegal) tidak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat
penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat,” tegas Mudarta.
” Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma Kami kepada Partai Demokrat.
Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma,” ucap Mudarta.
Mudarta mengklaim, Demokrat Bali kompak dan loyal kepada AHY dengan membuat surat pernyataan dan pakta kesetiaan kepada anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Menurutnya, pembuat isu KLB ini adalah orang yang sengaja mengganggu kehormatan partai Demokrat yaitu orang yang sudah dipecat.
Karena itu, orang yang sudah dipecat ini tidak boleh menggunakan simbol partai. Rencana KLB di Bali sepakat menolak penyelenggaraan KLB tersebut karena melanggar konstitusi partai dan negara.
“Tidak ada ikutan kami. Kami kompak, ketua DPC semua solid, yang memiliki hak suara. Yang teriak-teriak ini sudah tidak aktif di partai dan tidak memiliki hak suara,” ujarnya.
Surat pernyataan kesetiaan dan Kebulatan Tekad itu dikirim 29 Januari atas nama Ketua DPD Demokrat bali, I Made Mudarta serta 9 ketua DPC Demokrat yang lain.
