DENPASAR – Meningkatnya transmisi lokal di Bali seperti kejadian di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Bangli terjadi karena kelengahan pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Menurut Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, seharusnya sejak awal pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dikarantina oleh pemerintah.
Sebab disiplin itu diciptakan, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat. “Disiplin harus diciptakan pemerintah kepada masyarakat yang belum disiplin.
Jadi, harus diciptakan isolasi karantina tempat, terus hotel dijaga polisi. Sehingga tercipta wajib karantina. Bagus yang di Jakarta yang di kapal pesiar,
kayak model begitu. Mereka baru bisa kembali ke masyarakat setelah dinyatakan sehat,” ucap Sugawa Korry.
Sebagai catatan, per kemarin, Gugus Tugas mencatat ada 90 kasus transmisi lokal. Mereka mayoritas tertular dari pekerja migran yang baru datang dari luar dan warga local yang terpapar Covid-19 dari daerah terjangkit.
Berdasar dari fakta tersebut, Bali harus belajar dari kondisi itu. Karena sudah jelas ketidakdisplinan tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke masyarakat karena mereka berinteraksi sebagai makhluk sosial.
Karena itu tugas pemerintah untuk menciptakan. “Kalau dibiarkan sendiri-sendiri, mereka kan lama tidak bicara sama istri atau pacar, jadi mereka tidak bisa mengalahkan (ego) diri sendiri karena
rindu apalagi kental sama sistem sosial. Oleh karena itu pemerintah tak boleh mengabaikan ini,” ucap Ketua DPD Golkar Bali ini.
Dia juga menekankan, tempat karantina juga harus layak, jangan sekolah dijadikan tempat karantina. Dia meminta harus hotel. ” Harus tempat layak, seperti hotel bukan sekolah,” cetusnya.