GIANYAR – Kunjungan kerja (kunker) DPRD Gianyar ternoda dengan ulah nakal oknum wakil rakyat. Dewan yang nakal itu menyiasati jadwal kunker.
Sesuai jadwal, mereka semestinya berada di tempat tujuan selama 3 atau 4 hari. Tapi nyatanya dewan nakal hanya kunker 1 hari.
Hal itu diungkapkan oleh sesama anggota dewan Gianyar sendiri. Kamis kemarin (4/7) sekitar pukul 14.00, dua orang anggota DPRD Gianyar mengutarakan unek-unek mereka kepada Jawa Pos Radar Bali.
Namun, dewan itu tidak mau namanya dimediakan. Mereka berinisial K dan S. “Ada dua kali jadwal kunker ke DPRD Lombok Utara. Pertama akhir bulan Juni dan awal bulan Juli,” jelas salah satu anggota dewan berinisial K.
Kunker akhir Juni berlangsung selama 3 hari di Lombok Utara. Yaitu 30 Juni, 1 dan 2 Juli. “Ada dewan yang pulang sebelum tanggal 2.
Tapi mereka ambil bekal (uang transport, red) saja 3 hari. Itu kami tidak suka,” ujar dewan yang akan lolos lagi ke DPRD Gianyar periode 2019-2014 itu.
Dia merinci, ada sekitar 17 dewan yang mempraktikkan hal curang semacam itu. “Mereka berangkat naik pesawat. Lalu pulangnya naik kapal boat. Tapi di tanggal boat, tertulis tanggal 2 Juli,” sambung dewan lainnya yang berinisial S.
Yang mengecewakan, dari rombongan tersebut, ada dewan yang tidak ikut berangkat sebanyak 2 orang. “Tapi dua orang yang tidak berangkat ini tetap dapat bekal,” jelasnya.
Untuk menyiasati boarding pesawat terbang, dewan ini memilih pulang menggunakan kapal boat dan jalur darat.
“Kalau berangkat naik pesawat. Tapi pulangnya boat,” jelasnya. Sedangkan, bagi dewan yang tidak ikut kunker, disiasati dengan menggunakan jalur darat bolak-balik.
Hal serupa juga terjadi di kunjungan kedua selama empat hari ke Lombok Utara. Yakni pada tanggal 3-6 Juli.
“Tujuan sama ke Lombok Utara. Kami pastikan belum tanggal 6, sudah ada dewan yang pulang mendahului,” tegas K.
Dia pun menilai kunjungan semacam itu fiktif. “Itu bisa dikatakan fiktif, karena mengelabui tanggal kunjungan,” jelasnya.
Dia berharap para wakil rakyat di akhir masa jabatan bisa disiplin dan mempertanggungjawabkan amanah rakyat yang sudah memilih mereka.
Diakui, kenalakan semacam ini malah terjadi di akhir masa jabatan. “Semestinya harus disiplin,” pintanya.
