Menurut Suata, siapa pun yang akan menjabat sebagai ketua KONI Bali periode 2022-2026 juga wajib berlaku adil untuk semua atlet dan juga cabang olahraga.
DENPASAR-Pencinta dan pemerhati olahraga, Drs. Wayan Suata meminta pemerintah mengaudit KONI Bali terkait dana bidding untuk menjadi tuan rumah PON di Bali yang akhirnya gagal digelar di Bali.
Suata mengatakan, audit dilakukan mengingat bulan Maret 2022 mendatang akan dilakukan pemilihan ketua KONI Bali.
“Ya harus jelas dan ke depan harus bisa dijelaskan (dana bantuan diperoleh dari pemerintah), sebab yang namanya prestasi dari atlet harus berproses lewat pembinaan ekstra ke depannya,” kata Suata Kamis (22/2/2022).
Suata mengungkapkan, diharapkan dana dari pemerintah yang dikelola oleh pengurus KONI Bali sebelumnya harus dibuka ke publik demi transparansi.
Wayan Suata berharap ada kejelasan dan transparasi atas dana bidding yang sebelumnya sudah digunakan, apalagi yang terjadi kini Provinsi Aceh dan Sumut justru yang menjadi tuan rumah PON ke-XXII.
“Harus ada pertanggung jawaban tentang dana bidding untuk menjadi tuan rumah PON yang gagal dan pemerintah wajib minta diaudit dana KONI Bali selama ini,” ujarnya.
Menurutnya ke depannya siapa pun yang menjadi Ketua KONI Bali periode 2022-2026 wajib mengedepankan sikap transparansi.
Menurut Suata, siapa pun yang akan menjabat sebagai ketua KONI Bali periode 2022-2026 juga wajib berlaku adil untuk semua atlet dan juga cabang olahraga.
DENPASAR-Pencinta dan pemerhati olahraga, Drs. Wayan Suata meminta pemerintah mengaudit KONI Bali terkait dana bidding untuk menjadi tuan rumah PON di Bali yang akhirnya gagal digelar di Bali.
Suata mengatakan, audit dilakukan mengingat bulan Maret 2022 mendatang akan dilakukan pemilihan ketua KONI Bali.
“Ya harus jelas dan ke depan harus bisa dijelaskan (dana bantuan diperoleh dari pemerintah), sebab yang namanya prestasi dari atlet harus berproses lewat pembinaan ekstra ke depannya,” kata Suata Kamis (22/2/2022).
Suata mengungkapkan, diharapkan dana dari pemerintah yang dikelola oleh pengurus KONI Bali sebelumnya harus dibuka ke publik demi transparansi.
Wayan Suata berharap ada kejelasan dan transparasi atas dana bidding yang sebelumnya sudah digunakan, apalagi yang terjadi kini Provinsi Aceh dan Sumut justru yang menjadi tuan rumah PON ke-XXII.
“Harus ada pertanggung jawaban tentang dana bidding untuk menjadi tuan rumah PON yang gagal dan pemerintah wajib minta diaudit dana KONI Bali selama ini,” ujarnya.
Menurutnya ke depannya siapa pun yang menjadi Ketua KONI Bali periode 2022-2026 wajib mengedepankan sikap transparansi.
