Salah seorang peternak Samsul Azhar menyebut masih ada kambing yang didatangkan dari luar Bali, meski tak mengantongi SKKH. Hewan itu berhasil lolos gegara ada setoran sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per ekor.
Amburadul penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) utamanya bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah kabupaten, kembali jadi sorotan DPRD Buleleng. Hampir setiap rapat paripurna masalah ini selalu jadi sorotan, namun tak kunjung tuntas.
Komponen mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bali Utara, mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Jumat (16/9) pagi. Mereka meminta DPRD Buleleng menjembatani penyampaian aspirasi mereka pada DPR RI dan pemerintah pusat, terkait kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan itu dinilai memberi dampak yang besar pada masyarakat.
Pemilik usaha Kopi Manji, mengancam menutup usahanya di Buleleng. Pengusaha itu merasa kecewa gegara pemerintah mendadak menjadikan usaha kedai kopi di Jalan Udayana Singaraja itu, sebagai pengusaha yang memiliki utang pajak pada pemerintah. Mereka mengklaim tak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah, hingga akhirnya ditetapkan sebagai penghutang pajak.
DPRD Buleleng meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi proses penghapusan itu sangat mendadak.
DPRD Buleleng menuding pemerintah setengah hati menangani penyakit rabies. Terbukti sepanjang tahun ini ada 7 orang warga Buleleng yang menjadi korban jiwa akibat penyakit tersebut. Dewan pun mendesak agar pemerintah melakukan upaya penanganan yang lebih serius.
Komisi III DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah membuka pintu kebijakan keringanan pajak. Baik itu berupa pengurangan, penghapusan, maupun pembatalaan pungutan pajak. Sehingga proses pemungutan pajak dapat memberi rasa keadilan bagi wajib pajak daerah.
