DENPASAR – Bali masih jadi barometer industry pariwisata Indonesia. Sesuai rencana, kunjungan turis mancanegara ke Bali ditarget mencapai 7 juta.
Namun, akibat pandemic Covid-19, target tersebut melayang. Bahkan, Bali kehilangan pendapatan hingga Rp 9,7 triliun.
Karena itu, baik pemerintah dan pelaku usaha seyogyanya mulai mempertimbangkan cara baru ke depan agar tidak hanya bertumpu pada bidang pariwisata saja.
Meski begitu, Pemprov Bali tetap berupaya berbenah. Termasuk menata industry pariwisata dengan melakukan promosi secara online.
Kesiapan Bali itu diungkap Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace saat didaulat sebagai narasumber dalam program Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia (SESPIBI), Jumat kemarin (4/9).
Wagub Cok Ace mengatakan, pandemi Covid-19 ini mengajarkan agar semua pihak khususnya pelaku wisata mulai melakukan pembenahan terutama dalam menjaring klaster wisatawan.
Menurutnya, pariwisata ke depan tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi spesifik terhadap para pelaku dan pengusaha saja, melainkan pariwisata yang
berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat Bali secara menyeluruh.
Indonesia sendiri sampai saat ini belum membuka destinasi pariwisata akibat semakin banyaknya kasus positif Covid-19 setiap harinya.
Bali yang memiliki sekitar 354 destinasi terus mencoba melakukan pembenahan, termasuk wajib menyiapkan sarana protokol kesehatan bagi pemilik usaha.
“Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi paling dalam di Indonesia, untuk semester pertama mencapai minus 10,98 persen,” ujar Cok Ace.
Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah secara serius melakukan sejumlah upaya untuk kembali dapat memulihkan perekonomian Bali.
Menurutnya, ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menggerakkan dunia pariwisata.
Pertama, modal. Baik modal sendiri atau modal yang bersumber dari pinjaman yang digunakan sebagai obyek untuk memutar roda perekonomian.
Kedua, hope plan (harapan) dalam membangun relasi sehingga dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Ketiga, cash flow. Jadi ada ketersediaan tetesan keuntungan dari modal dan usaha yang sedang dijalani.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warganya selama wabah berlangsung,” bebernya.
Berkaitan dengan banyaknya sumber daya manusia khususnya pelaku dan pekerja pariwisata yang dirumahkan, ke depan perlu dibuatkan kebijakan lebih lanjut agar usaha ini saat kondisinya berjalan normal bisa kembali beroperasi.
“Sebaiknya semua pihak, baik pemerintah dan pelaku usaha mulai mempertimbangkan cara ke depan agar tidak hanya bertumpu pada satu bidang, yakni pariwisata saja.
Triwulan ketiga tidak ada kanal kaeuangan lagi, pemerintah hanya mengandalkan APBD dan APBN, sehingga menyebabkan uang yang beredar sangat kecil dan daya beli
masyarakat sangat tinggi. Ketergantungan pada pariwisata menyebabkan sama saja menarik kereta pedati dengan satu kuda sehingga perlu dipikirkan bagaimana kita
menyiapkan kuda-kuda lain untuk kedepan. Ibarat kereta, saat ini kita sedang terseok-seok karena ditarik satu ekor kuda saja, dan perlu dipertimbangkan
tentang penambahan kuda pada masa yang akan datang terutama pasca pandemi Covid-19 ini,” ungkap Wagub Cok Ace.
