BEH! Pejabat di Buleleng, Bali Pun Sampai Nangis Kehilangan Posisi

BULELENG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memangkas ratusan jabatan eselon IV. Jabatan itu meliputi jabatan kepala seksi (kasi), kepala sub bagian (kasubbag), dan kepala sub bidang (kasubbid).

Peralihan dan pengisian jabatan itu, dilakukan pada Jumat (7/1). Tadinya ada 581 jabatan eselon IV di Kabupaten Buleleng.

Dari ratusan jabatan itu, hanya tersisa 285 jabatan eselon IV. Sebagian besar adalah jabatan kepala seksi di kelurahan, serta kepala seksi di kecamatan. Sementara di instansi dinas, hanya tersisa jabatan kasubbag umum dan keuangan.

Sedangkan 296 jabatan lainnya dilebur menjadi jabatan fungsional. Mereka dilantik sebagai tenaga fungsional dengan kompetensi ahli muda. Selain ratusan jabatan itu, ada pula 5 jabatan eselon III setingkat kepala bidang yang dialihkan menjadi fungsional ahli madya.]

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa mengatakan, ratusan jabatan itu merupakan buah penyesuaian struktur organisasi.

Pemerintah pusat, kata Wisnawa, meminta agar struktur birokrasi dibuat lebih sederhana. “Ini tindaklanjut dari penyetaraan jabatan. Sebagian besar memang berubah ke fungsional. Hanya ada struktural di tingkat kecamatan, kelurahan, dan beberapa instansi saja,” kata Wisnawa.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan peralihan jabatan dari struktural ke fungsional tidak akan memengaruhi pendapatan. Mereka mendapat gaji yang sama serta tunjangan yang sama, sesuai dengan kelas jabatan.

Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional, justru akan makin memudahkan birokrasi. Karena pejabat fungsional dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang lebih luas dalam lingkup kedinasan. Selain itu secara administratif, tak dibutuhkan alur surat menyurat dan pengarsipan yang terlalu panjang.

“Saya dengar ada yang sampai menangis karena jadi fungsional. Buat apa nangis? Pendapatannya tetap saja, nggak ada berkurang kok. Justru kalau ini dilaksanakan, maka birokrasi kita akan memberi pelayanan yang lebih maksimal pada masyarakat,” tukas Agus.

BULELENG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memangkas ratusan jabatan eselon IV. Jabatan itu meliputi jabatan kepala seksi (kasi), kepala sub bagian (kasubbag), dan kepala sub bidang (kasubbid).

Peralihan dan pengisian jabatan itu, dilakukan pada Jumat (7/1). Tadinya ada 581 jabatan eselon IV di Kabupaten Buleleng.

Dari ratusan jabatan itu, hanya tersisa 285 jabatan eselon IV. Sebagian besar adalah jabatan kepala seksi di kelurahan, serta kepala seksi di kecamatan. Sementara di instansi dinas, hanya tersisa jabatan kasubbag umum dan keuangan.

Sedangkan 296 jabatan lainnya dilebur menjadi jabatan fungsional. Mereka dilantik sebagai tenaga fungsional dengan kompetensi ahli muda. Selain ratusan jabatan itu, ada pula 5 jabatan eselon III setingkat kepala bidang yang dialihkan menjadi fungsional ahli madya.]

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa mengatakan, ratusan jabatan itu merupakan buah penyesuaian struktur organisasi.

Pemerintah pusat, kata Wisnawa, meminta agar struktur birokrasi dibuat lebih sederhana. “Ini tindaklanjut dari penyetaraan jabatan. Sebagian besar memang berubah ke fungsional. Hanya ada struktural di tingkat kecamatan, kelurahan, dan beberapa instansi saja,” kata Wisnawa.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan peralihan jabatan dari struktural ke fungsional tidak akan memengaruhi pendapatan. Mereka mendapat gaji yang sama serta tunjangan yang sama, sesuai dengan kelas jabatan.

Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional, justru akan makin memudahkan birokrasi. Karena pejabat fungsional dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang lebih luas dalam lingkup kedinasan. Selain itu secara administratif, tak dibutuhkan alur surat menyurat dan pengarsipan yang terlalu panjang.

“Saya dengar ada yang sampai menangis karena jadi fungsional. Buat apa nangis? Pendapatannya tetap saja, nggak ada berkurang kok. Justru kalau ini dilaksanakan, maka birokrasi kita akan memberi pelayanan yang lebih maksimal pada masyarakat,” tukas Agus.