MANGUPURA – Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Badung seluruh pembiayaan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 2,7 triliun. Proyek ini diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pembiayaannya bisa ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) IB Surya Suamba mengatakan, mengenai usulan perubahan proyek yang dirancang dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi proyek strategis nasional, sudah ditandatangani oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. “Surat (usulan) sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati,” beber Surya Suamba saat dikonfirmasi, Rabu (29/3).
Menurutnya usulan perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Bila usulan ini disetujui, maka seluruh pembiayaan proyek ditanggung oleh pemerintah pusat. “Kita baru mengusulkan. Nanti kalau mendapat persetujuan, seluruh kegiatan termasuk pembiayaan akan menjadi tanggungan pemerintah pusat,” beber birokrat asal Tabanan ini.
Lebih lanjut, usulan menjadikan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional karena Badung keterbatasan anggaran dalam pembebasan lahan. Pada proyek KPBU ini, Pemkab Badung memiliki kewajiban dalam pembebasan lahan yang membutuhkan anggaran Rp 800 miliar.
“Total kebutuhan biaya Rp 2,7 triliun, pembebasan lahan Rp 800 miliar dan konstruksi Rp 1,9 triliun. Untuk pembebasan lahan menjadi kewajiban kita. Namun karena kondisi keuangan daerah akibat pandemi, kita belum mampu melaksanakan pembebasan lahan,” pungkasnya.
MANGUPURA – Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Badung seluruh pembiayaan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 2,7 triliun. Proyek ini diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pembiayaannya bisa ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) IB Surya Suamba mengatakan, mengenai usulan perubahan proyek yang dirancang dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi proyek strategis nasional, sudah ditandatangani oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. “Surat (usulan) sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati,” beber Surya Suamba saat dikonfirmasi, Rabu (29/3).
Menurutnya usulan perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Bila usulan ini disetujui, maka seluruh pembiayaan proyek ditanggung oleh pemerintah pusat. “Kita baru mengusulkan. Nanti kalau mendapat persetujuan, seluruh kegiatan termasuk pembiayaan akan menjadi tanggungan pemerintah pusat,” beber birokrat asal Tabanan ini.
Lebih lanjut, usulan menjadikan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional karena Badung keterbatasan anggaran dalam pembebasan lahan. Pada proyek KPBU ini, Pemkab Badung memiliki kewajiban dalam pembebasan lahan yang membutuhkan anggaran Rp 800 miliar.
“Total kebutuhan biaya Rp 2,7 triliun, pembebasan lahan Rp 800 miliar dan konstruksi Rp 1,9 triliun. Untuk pembebasan lahan menjadi kewajiban kita. Namun karena kondisi keuangan daerah akibat pandemi, kita belum mampu melaksanakan pembebasan lahan,” pungkasnya.
