TOKYO, radarbali.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian kunjungan kerja di Tokyo.
Diawali pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.
Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.
Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.
Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.
Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia.
Lebih lanjut, Menteri Hagiuda mengatakan kemajuan kerja sama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.
Mitsubishi berkomitmen memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal 2023 untuk memperluas pasar ekspor.
Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia.
Nissan rencananya menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan mempertimbangkan bahan bakar berbasis hidrogen.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respons terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radioaktif untuk produk pertanian, perikanan, dan makanan asal Jepang.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Badan POM merevisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.
Menko Airlangga menjelaskan Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerja sama Jepang dan Indonesia telah berlangsung hampir 50 tahun.
“Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN- Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha,” Menteri Hagiuda.
Dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Economic Frameworks), Indonesia terbuka berdiskusi dan mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu.
Indonesia berharap selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar.
Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.
Selain itu, Indonesia juga menyambut baik inisiatif ASEAN-Japan Investing For the Future (AJIF) dan sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan ikut membahas inisiatif ini dengan anggota lain.
Sedangkan yang terkait dengan RCEP, Indonesia berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani pada 2020 yang lalu.
Saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir, diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 ini dan RCEP bisa segera implementasi.
“Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerja sama pengembangan ekonomi di kawasan,“ terang Menko Airlangga. (ken)
