SINGARAJA – Sebanyak 39 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Buleleng, Bali, kini kekurangan siswa. Pemerintah belum berencana melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Sebab dibutuhkan kajian yang lebih mendalam, sebelum melakukan penggabungan sekolah.
Data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng menunjukkan, ada 39 unit sekolah dasar yang mengalami kekurangan siswa. Jumlah siswa di sekolah tersebut, berada di bawah 60 orang siswa. Padahal idealnya jumlah siswa di sebuah sekolah, minimal 60 orang. Dengan asumsi, bila ada enam tingkat, per tingkat ada satu rombongan belajar, dan per rombel terdiri dari 10 siswa. Bahkan, menurut aturan, per rombel bisa sampai 28 siswa.
Beberapa sekolah yang mengalami kekurangan siswa berada di pedesaan. Dugaan sementara, banyak penduduk di desa yang merantau ke kota, dan jumlah kelahiran yang menurun menjadi penyebab minimnya siswa SD di desa-desa dimaksud.
Seperti di Kecamatan Busungbiu. Di antaranya SDN 4 Pucaksari yang hingga kini hanya terdapat 31 orang siswa di semua jenjang. Kemudian SDN 2 Kedis yang hanya memiliki 23 orang siswa di seluruh jenjang. Serta SDN 2 Bongancina dan SDN 8 Busungbiu yang hanya terdapat 33 orang siswa. Bila dirata-ratakan, sekolah-sekolah itu, hanya 4 sampai 5 siswa.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng mengatakan, hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), memang ada puluhan sekolah yang jumlah siswanya di bawah standar. Karena di bawah jumlah standar, maka dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima pun tidak penuh. Bantuan yang diterima hanya dikalikan dengan jumlah siswa yang diterima.
Menurutnya, dengan jumlah siswa yang sedikit, pemerintah tak bisa serta merta menutup sekolah yang minim siswa. Entah itu menutup secara permanen atau melakukan regrouping. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan.
“Kalau sekolahnya ditutup, kemudian masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya karena sekolah jauh, itu kan jadi masalah lagi. Sebab pendidikan dasar ini kan harus tetap berjalan,” kata Astika.
Kalau toh harus dilakukan regrouping, dibutuhkan kajian yang mendalam. Mulai dari pertimbangan efisiensi manajemen, efisiensi biaya, potensi angka putus sekolah bila sekolah ditutup, hingga estimasi pertumbuhan penduduk.
“Ini kan bisa saja karena pertumbuhan penduduk di sekitar sana sedang rendah, akhirnya usia anak sekolah juga rendah. Kalau regrouping yang sudah berjalan itu kan karena ada dua sekolah pada satu halaman,” imbuhnya.
Untuk sekolah-sekolah tersebut, rencananya Disdikpora Buleleng akan memperjuangkan mendapat BOS Afirmasi dan Konfirmasi. Tambahan dana dari program tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terakhir proses pembelajaran daring.
