DENPASAR – Setelah genap 4 tahun berjalan, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baru mencapai 10.695.626 jiwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dari total 14.980.984 jiwa jumlah penduduk untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Yang menarik, ternyata ada dua jenis penyakit yang paling menyedot dana kesehatan.
Dua penyakit tersebut adalah tekanan daerah tinggi atau hipertensi dan diabetes atau penyakit gula darah yang tinggi.
Hal ini disampaikan Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Bali, NTB, NTT Army Adrian Lubis. Menurutnya, untuk provinsi Bali sendiri dari total jumlah penduduk 4.300.107 jiwa baru 73 persen penduduknya mengikuti JKN-KIS.
Sedangkan untuk wilayah NTB dari 5.214.330 baru 67,88 persen masyarakatnya yang masuk dalam JKN-KIS dan untuk provinsi NTT dengan jumlah penduduk 5.466.487 baru 73,43 persen penduduknya yang mengikuti program JKN.
Di Bali sendiri, menurutnya, dari 9 kabupaten/ kota baru dua kabupaten yakni Badung dan Klungkung. Kedua kabupaten tersebut 100 persen penduduk mengikuti program JKN-KIS dengan kata lain universal health coverage (UHC).
Untuk kabupaten Badung dengan jumlah kepesertaan mencapai 542.332 jiwa. Sedangkan kabupaten Klungkung 163.776 jiwa.
“Sisanya 7 kabupaten/kota di Bali masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program JKN-KIS,” papar Army.
Menurut Army, gubernur, bupati, wali kota, wajib mengalokasikan anggarannya untuk pelaksanaan JKN-KIS sebesar 10 persen dari APBD daerahnya.
Kemudian mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN-KIS. Ini lantaran ada amanah aturan. Ini sesuai dengan Inpres Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
“Apabila pemerintah daerah telah mendaftarkan seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS. Otomatis pemerintah daerah memperoleh manfaat,” jelasnya.
