RadarBali.com – Masa reses anggota DPRD Bali dimanfaatkan menyapa konstituen di daerahnya masing-masing.
Masyarakat pun memanfaatkan momen tersebut menyampaikan unek-unek. Di Tabanan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Wirya
mendapatkan aspirasi dari masyarakat saat reses, bahwa masyarakat di Kabupaten Tabanan secara umum mengeluhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan.
Dijelaskan Wirya, obat-obat paten banyak tidak terdaftar dalam katalog. Akibatnya, masyarakat harus merogoh biaya sendiri untuk membeli obat-obatan.
Aduan tersebut dijumpai di Kerambitan, Tabanan, dan Penebel. “Aspirasi yang masuk rata-rata memang masalah pelayanan BPJS. Banyak obat katanya setelah di rumah sakit tidak terdaftar di katalog,” ujar Wirya, kemarin.
Menurut Wirya, masalah tersebut sejatinya telah beberapa kali disampaikan masyarakat pada saat melakukan reses.
Hal itu menurutnya cukup susah karena sesuai aturan memang tidak semua obat dicover oleh BPJS. Masyarakat harus membeli obat-obat paten yang mahal.
“Mereka akhirnya membandingkan dengan JKBM, yang disebut jauh lebih bagus,” jelas mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan itu.
RadarBali.com – Masa reses anggota DPRD Bali dimanfaatkan menyapa konstituen di daerahnya masing-masing.
Masyarakat pun memanfaatkan momen tersebut menyampaikan unek-unek. Di Tabanan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Wirya
mendapatkan aspirasi dari masyarakat saat reses, bahwa masyarakat di Kabupaten Tabanan secara umum mengeluhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan.
Dijelaskan Wirya, obat-obat paten banyak tidak terdaftar dalam katalog. Akibatnya, masyarakat harus merogoh biaya sendiri untuk membeli obat-obatan.
Aduan tersebut dijumpai di Kerambitan, Tabanan, dan Penebel. “Aspirasi yang masuk rata-rata memang masalah pelayanan BPJS. Banyak obat katanya setelah di rumah sakit tidak terdaftar di katalog,” ujar Wirya, kemarin.
Menurut Wirya, masalah tersebut sejatinya telah beberapa kali disampaikan masyarakat pada saat melakukan reses.
Hal itu menurutnya cukup susah karena sesuai aturan memang tidak semua obat dicover oleh BPJS. Masyarakat harus membeli obat-obat paten yang mahal.
“Mereka akhirnya membandingkan dengan JKBM, yang disebut jauh lebih bagus,” jelas mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan itu.
