DENPASAR-Walhi Bali menilai gelaran IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, 8-12 Oktober 2018 di Nusa Dua mendatang hanya bagian dari i kedok pemerintah untuk mempercepat sejumlah proyek bersalala besar di Bali maupun nasional.
Bahkan, proyek yang difasilitasi tersebut pada umumnya hanyalah proyek yang terindikasi melanggar aturan.
Pernyataan bahwa gelaran IMF-WB hanyalah kedok pemerintah untuk mempercepat proyek skala besar dan berpotensi melanggar banyak, aturan itu sebagaimana disampaikan Dewan Daerah Walhi Bali, Suriadi Darmoko di Kubu Kopi, Jalan Hayam Wuruk, Sabtu sore (6/10) .
Darmoko mencontohkan, kedok percepatan proyek skala besar, itu diantaranya perluasan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi.
“Kami melihat pertemuan internasional selalu beriringan dengan proyek-proyeknya. Salah satu argumentasi kunci tentang pembangunan ini adalah bagian dari fasilitasi IMF,” kata Suriadi Darmoko.
Lanjut dia, jika pertemuan berskala internasional selalu menjadi kedok mempercepat proyek insfrakstruktur, maka Bali dan pemerintah secara sadar menghancurkan Bali.
“Kami melihat ini sudah berlebihan,” ujar Darmoko.
Selain itu, Darmoko juga menilai, IMF juga menjadi kedok untuk maraknya tindakan represif berupa penghancuran sejumlah baliho tolak reklamasi Teluk Benoa.
Penghancuran ini tidak hanya terjadi di jalan protokol, tetapi juga di sejumlah jalan desa yang nantinya memang tidak dilalui oleh delegasi IMF.
Bahkan pencabutan dan penghancuran sejumlah baliho tolak reklamasi Teluk Benoa ini dikawal oleh aparat polisi bersenjata lengkap.
Sementara di sisi lain, sejumlah baliho lain seperti baliho caleg dan sejumlah baliho yang telah daluwarsa tidak diturunkan.
“Kami melihat IMF-EB ini dijadikan kedok untuk memberanguskan aspirasi penolakan Reklamasi Teluk Benoa,” tukas Suriadi Darmoko.
