RadarBali.com – Pertemuan Garpu (gabungan pengusaha rumah potong unggas), PBB (Pinsar Broiler Bali), dan Gada (gabungan dagang ayam Bali) dalam rapat koordinasi yang di fasilitasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali, I Putu Sumatra di ruang rapat dinas setempat, ternyata buntu, Selasa (8/8) kemarin.
Malah lebih banyak debat kusir. Menariknya, Sumantra seolah-olah mendukung PBB yang meminta Garpu menunggu dua minggu agar mendapatkan bahan baku ayam untuk dipotong.
Hal itu diamini dengan alasan fantastis. Yakni, pihak PBB merugi Rp 280 miliar dalam lima bulan terakhir. Hal itu dipicu masuknya daging ayam sebanyak 50 ton per hari selama dua minggu pada awal Mei 2017.
Sayangnya, tak diulas darimana datangnya kerugian sebesar itu. Pantauan Jawa Pos Radar Bali, meski terkesan condong ke pihak PBB, Sumantra berulangkali menegaskan bahwa tugas pihaknya adalah melakukan pembinaan.
“Tugas kami, pemerintah adalah melakukan pembinaan untuk kesejahteraan semuanya,” ucapnya.
Imbuh Sumantra peternakan di Bali dari hulu sampai hilir harus kondusif sehingga semua pihak bisa untung.
Dirinya menyebut kondisi perayaman saat ini membuat beberapa orang rugi. “Kami membina berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak saling sikut. Saling membuat rugi. Yang menjadi keluhan di Garpu, pelanggan tidak terpenuhi. Pelanggan yang mana? Sehingga kita bisa ambil keputusan yang tepat,” ucapnya merespons keluhan yang disampaikan Ketua Garpu, Sang Putu Sudarsana.
Sudarsana sendiri sebelumnya membeberkan bagaimana aturan main yang benar dalam bisnis ayam di Bali.
“Kami selama ini merasa sulit mendapat rekomendasi pemasukan unggas. Saat ini suplay ayam tak begitu banyak. Banyak yang mempersepsikan kami biang kerok jebolnya harga ayam. Di mananya kami salah?” keluhnya.
Menanggapi keluhan Garpu, pihak PBB serta merta juga membeberkan kerugian yang mereka alami.
“Sekarang kita bicara masalah kerugian. Kerugian peternak dari bulan Februari-Juli juga banyak. Juni dan Juli yang paling parah,” ucap salah seorang perwakilan institusi yang dipimpin Haji Yahya tersebut.
Garpu mendorong masalah diselesaikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang otoritas veteriner tepatnya Pasal 14 ayat b, Disnak seharusnya memberikan rekomendasi pemasukan ayam potong dari luar Bali ke Bali menyikapi kelangkaan dan harga ayam hidup yang melambung tinggi di pasaran.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali, I Putu Sumatra langsung menyampaikan nada protes.
“Kalau saya tidak keluarkan rekomendasi memang kenapa?” ucapnya di depan ratusan audiens. Sumantra berdalih, sepanjang semua ketersediaan ayam ada, masalah bisa diselesaikan bersama-sama.
“Lalu-lintas diatur untuk stabilitas agar peternak bisa hidup, membangun sektor peternakan membuat usaha,” jelasnya sembari menyebut produk harusnya dari dalam.
Menariknya, saat PBB menyebut tidak ada stok ayam hidup di Bali, sang Kadis masih bersikukuh tidak akan mengeluarkan rekomendasi dan meminta Garpu sabar menunggu dua minggu.
Dengan kata lain, Sumantra seolah-olah tunduk dengan pernyataan PBB yang berjanji pasokan ayam aman dua minggu ke depan.
Hingga pukul 16.00, rekomendasi yang diharapkan Garpu untuk mengatasi permasalahan kelangkaan ayam hidup selama dua minggu ke depan tidak direstui.
