DENPASAR— Meski sempat dikeluhkan, namun pipa pembuangan air limbah kolam proyek Grand Hyatt Sanur, masih terpasang dan belum ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar.
“ Maaf saya full di lapangan tadi karena ada penilaian kebersihan di Kota Denpasar. Coba besok saya tanyakan sama rekan saya di kantor,” ujar Sekretaris DLHK Denpasar IB Putra Arimbawa.
Hal serupa dilakukan Lurah Sanur IB Raka Jisnu. Berjanji melakukan pengecekan secepatnya, nyatanya ada kesibukan lain yang membuatnya batal ke lokasi proyek.
Sementara itu, I Wayan Mariyana Wandhira, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, mendesak DLHK agar turun tangan, ketika sudah diketahui ada kejadian pembuangan air ke laut.
Karena, DLHK sebagai OPD yang bertanggung jawab menangani permasalahan itu. Menurut Wandhira, seharusnya DLHK mengetahui kejadian itu tanpa harus adanya laporan.
“Pertama pihak hotel harus meminta izin ke DLHK karena instansi tersebut yang paham terkait teknis dan akibatnya seperti apa.
Apa bentuk dan syaratnya buang ke laut. Harus ada izin sehingga hal-hal tersebut bisa teratasi,” ucapnya.
Politisi Golkar ini mengungkapkan ketika ada pembuangan seperti DLHK harus bertindak cepat, apapun cairan itu.
Karena permasalahannya dibuang ke laut yang akan berdampak kepada lingkungan. Selain itu, melihat sisi ekonomi,
hotel tersebut juga penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), seharusnya Pemerintah Kota Denpasar bisa mengarahkan bagaimana yang benar.
Sehingga lingkungan terjaga dan pelaku bisni juga bisa menjalankan usahanya. “Bukan soal PAD saja. Tapi, ini harus ada kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Jangan sampai merusak lingkungan. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan ada pemasukkan untuk PAD,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak DLHK berjanji akan memanggil kontraktor atau pemborong pembangunan hotel.
Pemanggilan itu untuk menandatangi surat pernyataan agar tidak membuang limbah yang mencemarkan lingkungan.
