27.3 C
Jakarta
30 April 2024, 9:22 AM WIB

Dianggarkan Ratusan Juta, Kualitas Seragam Gratis Buruk, Dewan Geram

MANGUPURA – Ketua DPRD Badung didampingi sejumlah ketua komisi di DPRD Badung memanggil Kadisdikpora Badung bersama sejumlah kabidnya kemarin.

Pemanggilan ini dilakukan karena adanya keluhan seragam yang diterima oleh siswa baru baik SD maupun SMP, kualitasnya tidak bagus.

Pemanggilan dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata  didampingi Ketua Komisi I Wayan Suyasa,  Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata, dan anggota Komisi IV Made Reta.

Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika juga hadir didampingi sejumlah kabidnya. Parwata menegaskan, anggaran untuk seragam siswa baru di Badung relatif tinggi.

Untuk seragam endek, alokasi anggarannya mencapai Rp 330.000, seragam sekolah antara Rp200.000-Rp300.000 sesuai dengan ukuran siswa, dan pakaian olah raga Rp 127.000.

Setelah memperoleh kain, masing-masing memperoleh ongkos jahit Rp 100.000. “Dengan pagu ini, kualitas seragam yang diperoleh siswa baru harus sangat baik.

Tapi, yang diperoleh tidak berkualitas baik ketebalan serta seragam belobor. Ini semua dikeluhkan oleh para orang tua murid,” ujar Parwata.

Ia mengakui  Disdikpora melakukan uji mutu barang terhadap pemenang tender. Namun pada waktu barang datang, dilakukan sampling dengan sistem random.

Dia mencontohkan, barang 1.000 koli. Namun yang disampling hanya satu koli. Bisa saja satu koli itu kualitasnya baik, namun yang sisanya yang 999 koli bisa saja tidak bagus.  

“Di sini ternyata letak titik persoalannya. Seharusnya, semua barang (1.000 koli kain tersebut) diperiksa satu per satu kualitasnya.

Soal barang tak bisa diperiksa dengan sistem sampling, itu urusan lain,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disdikpora) Badung Ketut Widia Astika tak menampiknya adanya pemanggilan Dewan.

Ada sejumlah hal yang dibahas. Yakni masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pemberian hibah kain seragam untuk sekolah swasta dan juga masalah keluhan kualitas kain.

Widia Astika menjelaskan secara prinsip kualitas kain sudah sesuai dengan kriteria apalagi sudah dilakukan lelang dan uji laboratorium untuk kain tersebut.

“Kami rasa kain sudah sesuai dengan pagu anggaran. Masalah ada keluhan, Cuma di kami belum ada terdengar keluhan, ” jelasnya.

Selain itu, Ketua Dewan Badung juga meminta harus ada pengawasan dalam pengadaan lelang dan pemberian seragam gratis ini dari Dewan.

Sehingga, dewan bisa memantau terkait kualitas kain untuk siswa. “Kami kira tidak masalah ada pengawasan dari dewan. Karena tugasnya sebagai controlling kami di eksekutif,” terang Widi Astika.

Sementara mengenai pemberian seragam gratis untuk sekolah swasta juga sudah bisa dilakukan tahun ini.

Pemberiannya dalam bentuk hibah dan nanti sekolah yang mencarikan serta memberikan seragam tersebut kepada siswa dengan gratis.

“Pemberian seragam gratis sekolah swasta itu dalam bentuk hibah uang. Nanti sekolah masing-masing yang mengatur pemberian kepada siswa,” pungkasnya. 

MANGUPURA – Ketua DPRD Badung didampingi sejumlah ketua komisi di DPRD Badung memanggil Kadisdikpora Badung bersama sejumlah kabidnya kemarin.

Pemanggilan ini dilakukan karena adanya keluhan seragam yang diterima oleh siswa baru baik SD maupun SMP, kualitasnya tidak bagus.

Pemanggilan dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata  didampingi Ketua Komisi I Wayan Suyasa,  Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata, dan anggota Komisi IV Made Reta.

Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika juga hadir didampingi sejumlah kabidnya. Parwata menegaskan, anggaran untuk seragam siswa baru di Badung relatif tinggi.

Untuk seragam endek, alokasi anggarannya mencapai Rp 330.000, seragam sekolah antara Rp200.000-Rp300.000 sesuai dengan ukuran siswa, dan pakaian olah raga Rp 127.000.

Setelah memperoleh kain, masing-masing memperoleh ongkos jahit Rp 100.000. “Dengan pagu ini, kualitas seragam yang diperoleh siswa baru harus sangat baik.

Tapi, yang diperoleh tidak berkualitas baik ketebalan serta seragam belobor. Ini semua dikeluhkan oleh para orang tua murid,” ujar Parwata.

Ia mengakui  Disdikpora melakukan uji mutu barang terhadap pemenang tender. Namun pada waktu barang datang, dilakukan sampling dengan sistem random.

Dia mencontohkan, barang 1.000 koli. Namun yang disampling hanya satu koli. Bisa saja satu koli itu kualitasnya baik, namun yang sisanya yang 999 koli bisa saja tidak bagus.  

“Di sini ternyata letak titik persoalannya. Seharusnya, semua barang (1.000 koli kain tersebut) diperiksa satu per satu kualitasnya.

Soal barang tak bisa diperiksa dengan sistem sampling, itu urusan lain,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disdikpora) Badung Ketut Widia Astika tak menampiknya adanya pemanggilan Dewan.

Ada sejumlah hal yang dibahas. Yakni masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pemberian hibah kain seragam untuk sekolah swasta dan juga masalah keluhan kualitas kain.

Widia Astika menjelaskan secara prinsip kualitas kain sudah sesuai dengan kriteria apalagi sudah dilakukan lelang dan uji laboratorium untuk kain tersebut.

“Kami rasa kain sudah sesuai dengan pagu anggaran. Masalah ada keluhan, Cuma di kami belum ada terdengar keluhan, ” jelasnya.

Selain itu, Ketua Dewan Badung juga meminta harus ada pengawasan dalam pengadaan lelang dan pemberian seragam gratis ini dari Dewan.

Sehingga, dewan bisa memantau terkait kualitas kain untuk siswa. “Kami kira tidak masalah ada pengawasan dari dewan. Karena tugasnya sebagai controlling kami di eksekutif,” terang Widi Astika.

Sementara mengenai pemberian seragam gratis untuk sekolah swasta juga sudah bisa dilakukan tahun ini.

Pemberiannya dalam bentuk hibah dan nanti sekolah yang mencarikan serta memberikan seragam tersebut kepada siswa dengan gratis.

“Pemberian seragam gratis sekolah swasta itu dalam bentuk hibah uang. Nanti sekolah masing-masing yang mengatur pemberian kepada siswa,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/