DENPASAR – Koordinator ForBali Wayan Gendo Suardana akhirnya angkat bicara terkait jawaban Presiden Joko Widodo soal rencana reklamasi Teluk Benoa.
Gendo menyebut, jawaban Presiden Jokowi yang justru membalik pertanyaan dengan mengatakan, “Setelah lima tahun, reklamasi jalan nggak?” adalah jawaban yang menggantungkan rakyat Bali.
“Jokowi sama saja menyuruh rakyat menggantungkan pada situasi mood presiden. Kalau presidennya lagi baik, ya nggak jalan itu barang (reklamasi).
Kalau presidennya beretikad tidak baik, kan bisa saja jalan itu barang,” ujar Gendo Suardana, Jumat (14/6) kemarin.
ForBali sejatinya mengharapkan Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum. Karena bagi Gendo, kepastian hukum itu adalah manifestasi dari sikap politik presiden itu sendiri.
“Kalau memang lima tahun ini tidak jalan, tapi kan rakyatnya was was. Harusnya kalau nggak jalan, pastikan saja nggak jalan. Caranya ya cabut atau revisi perpres 51 tahun 2014,” ungkap aktivis 98 ini.
Atau yang paling sederhana, lanjut Gendo, ketika Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan izin lokasi, itu menandakan proyek itu jalan. Memang belum tahap pelaksanaan, tapi tahap perencanaan.
“Kalau Presiden mengatakan proyek 5 tahun tidak jalan, ya tetap nggak bisa. Karena secara hukumnya proyeknya masih jalan,” imbuhnya.
Harapan ForBali, kalau memang Presiden Jokowi meyakini proyek ini nggak jalan, berikan kepastian hukum kepada rakyat sebagai wujud dan manifestasi sikap politik.
“Pertama izin lokasi dicabut, kalau pun tidak, cabut saja perpres 51 tahun 2014 atau revisi dengan mengembalikan ke kawasan konservasi kembali, maka itu akan selesai (reklamasi),” tutupnya.
