DENPASAR – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali kembali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Renon, Denpasar, Sabtu (15/8).
Aksi ini digelar dalam rangka peringatan 58 tahun Perjanjian New York. Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komitte Kota Bali menyuarakan penyatakan sikap politik mereka kepada rezim Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu juga pernyataan sikap ini ditujukan kepada Belanda, Amerika Serikat, dan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali Jeeno mengatakan, bahwa setidaknya ada 10 poin yang diserukan dalam aksi ini.
Yang pertama, mereka menyerukan memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Kedua, mereka menuntut agar pemerintah Indonesia segera menarik militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh tanah Papua sebagai syarat damai.
Ketiga, tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainnya, yang dituding sebagai dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.
Keempat, Amerika Serikat dituntut harus bertanggung jawab atas penjajahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.
Kelima, demiliterisasi Zona Nduga, West Papua. “Cabut Peraturan Presiden No. 40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan trans-Papua,” ujar Jeeno.
Enam, buka akses jurnalis internasional dan nasional ke West Papua. Tujuh, berikan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi bagi rakyat West Papua.
Delapan, bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat. Sembilan, tolak Otsus Jilid II. Dan sepuluh, cabut SK Drop Out sepihak 4 mahasiswa Universitas Khairun Ternate.
“Pernyataan sikap ini kami serukan kepada seluruh rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita pembebasan nasional.
Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan terima kasih,” terang Jeeno.
