DENPASAR-Adanya tekanan dan intervensi aparat keamanan terhadap sejumlah aktivis Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB terus menuai sorotan.
Sorotan sejumlah aktivis terhadap sikap represif aparat, ini salah satunya terlontar dari Direktur LBH Bali, Dewa Putu Adnyana.
Dikonfirmasi, Senin (15/10) malam, Adnyana menyatakan, LBH Bali selaku pendamping dalam agenda People Global Conference sangat menyesalkan sikap aparat yang berlebihan.
“Kami menyayangkan sikap dari pihak-pihak yang berusaha mengintervensi kegiatan seminar, workshop, dan pameran dari People Global Conference,” tegas Adnyana.
Menurutnya, tindakan represif aparat dengan membubarkan sejumlah kegiatan tersebut sejatinya sangat bertentangan dengan hak masyarakat untuk berdemokrasi. “Kegiatan lalu adalah hak dari setiap warga negara demokrasi dan dilindungi undang-undang. Karena tidak ada dasar yang menyebutkan bahwa kegiatan seminar , workshop, dan pameran tersebut adalah sebuah kegiatan yang melanggar hukum,” tambahnya.
Sebaliknya, kata Adnyana, justru kegiatan seminar, worshop dan pameran dari People Global Conference semestinya harus mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. “Tetapi justru yang terjadi sebaliknya,” tandasnya.
Menurutnya akibat intimidasi dan pembubaran oleh oknum aparat secara beruntun terhadap kegiatan yang awalnya akan digelar di auditorium RRI Denpasar dan Hotel Nirmala mengakibatkan acara yang diikuti 93 organisasi dari 18 negara ini batal digelelar di lokasi tersebut.
“Sekali lagi kami sangat sesalkan tindakan yang demikian,”tukasnya.
DENPASAR-Adanya tekanan dan intervensi aparat keamanan terhadap sejumlah aktivis Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB terus menuai sorotan.
Sorotan sejumlah aktivis terhadap sikap represif aparat, ini salah satunya terlontar dari Direktur LBH Bali, Dewa Putu Adnyana.
Dikonfirmasi, Senin (15/10) malam, Adnyana menyatakan, LBH Bali selaku pendamping dalam agenda People Global Conference sangat menyesalkan sikap aparat yang berlebihan.
“Kami menyayangkan sikap dari pihak-pihak yang berusaha mengintervensi kegiatan seminar, workshop, dan pameran dari People Global Conference,” tegas Adnyana.
Menurutnya, tindakan represif aparat dengan membubarkan sejumlah kegiatan tersebut sejatinya sangat bertentangan dengan hak masyarakat untuk berdemokrasi. “Kegiatan lalu adalah hak dari setiap warga negara demokrasi dan dilindungi undang-undang. Karena tidak ada dasar yang menyebutkan bahwa kegiatan seminar , workshop, dan pameran tersebut adalah sebuah kegiatan yang melanggar hukum,” tambahnya.
Sebaliknya, kata Adnyana, justru kegiatan seminar, worshop dan pameran dari People Global Conference semestinya harus mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. “Tetapi justru yang terjadi sebaliknya,” tandasnya.
Menurutnya akibat intimidasi dan pembubaran oleh oknum aparat secara beruntun terhadap kegiatan yang awalnya akan digelar di auditorium RRI Denpasar dan Hotel Nirmala mengakibatkan acara yang diikuti 93 organisasi dari 18 negara ini batal digelelar di lokasi tersebut.
“Sekali lagi kami sangat sesalkan tindakan yang demikian,”tukasnya.
