SLEMAN – Peranan pers dalam menjaga demokrasi begitu penting. Di Provinsi Jogjakarta, puluhan wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan DPRD DIY menjadi mitra strategis legislatif.
Media kerap dilibatkan dalam sejumlah pengambilan keputusan strategis. Di antaranya penanganan bencana erupsi Gunung Merapi 2010 dan gempa bumi dahsyat 2006 silam.
“Meski kami bersinergi dengan legislatif, kami tetap profesional. Jika ada masalah atau kasus di DPRD Provinsi Jogjakarta akan tetap kami ungkap dan muat,” jelas Santoso Suparman,
Ketua Paguyuban Wartawan DPRD DIY di Gedung DPRD DIY saat menerima kunjungan press tour media yang biasa meliput di DPRD Bali, kemarin.
Pria yang akrab disapa Santos itu menjelaskan lebih jauh, salah satu bentuk sinergi dengan legislatif yakni membangun ruang diskusi minimal empat kali selama setahun.
Hasil diskusi itu kemudian dijadikan masukan kinerja lembaga wakil rakyat. Selain itu, kegiatan para anggota dewan juga tak luput dari pantauan awak media.
Menurut Santos, semua dilakukan dengan profesional tanpa ada kepentingan apapun. Budi Nugroho, Kabag Humas DPRD DIY menuturkan, sinergitas antara media dengan Sekretariat DPRD DIY sudah terjalin sejak lama.
Bahkan, sejak dulu sebelum era reformasi bergulir. Sampai saat ini salah satu kegiatan kemitraan rutin yaitu studi banding bersama.
Sejak 2009 lalu media dan Sekretariat DPRD DIY setahun sekali keluar daerah melakukan studi banding. “Kami bermitra dengan media karena media yang paling tahu fakta di lapangan,” ujar Budi.
Salah satunya, lanjut Budi, saat erupsi besar Gunung Merapi 2010 lalu. Jogjakarta terpuruk karena bandara tutup hingga dua pekan lebih.
Paguyuban Wartawan DPRD DIY berlomba membuat berita yang menunjukkan Jojgakarta tetap aman dikunjungi, sehingga orang tidak takut datang ke Jogjakarta.
“Tugas kawan media meng-counter isu yang menyebut Jogjakarta tidak aman,” urainya.
Dari hasil kunjungan Bagian Umum Sekretariat DPRD Bali ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), diketahui bahwa kemitraan antara media dan humas DPRD dalam membangun daerah sudah terjalin sejak lama.
Bahkan, jika dibandingkan dengan Bali, DPRD Bali seakan tertinggal jauh dengan DIY. Dengan anggaran yang sangat minim yakni sekitar Rp. 900 Juta pertahun,
Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi DIY mampu melakukan pemberdayaan dan memaksimalkan peran media itu sendiri.
Melalui program Suplemen (mengemas hasil pembangunan yang dicapai dalam satu tahun anggaran dalam empat halaman
dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan media), Ruang Aspirasi, Mimbar Legislatif, Dialog Interaktif TV, Dialog Interaktif di Radio, dan Website.
Saat ini, DPRD Provinsi DIY sedang mengusahakan studio tv mini dan siaran langsung maupun streaming.
“Kita saat ini sedang mengusahakan itu,” ujar Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY saat menerima press tour rombongan Humas dan Media dari DPRD Bali di ruang Banggar.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, Made Rentin, sebagai pemimpin rombongan (seizin Sekwan) mengatakan, sinergi media dengan legislatif di DPRD Bali juga sudah terjalin sejak lama.
Namun, untuk acara keluar daerah baru pertama kali dilakukan pengujung 2017 ini. “Kalau di Jogja press tour sudah sejak 2009, kami di Bali baru sekali.
Ini pengalaman luar biasa sekali bagi kami. Dari Bali datang ke Jogja dapat banyak masukan,” papar Rentin.
