MANGUPURA – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Badung masih saja menganggarkan program kunjungan ke luar negeri.
Melihat kondisi itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta para pejabat untuk mengurangi kegiatan kunjungan ke luar daerah.
Bahkan juga bagi pejabat kunjungan keluar negeri maupun daerah harus meminta persetujuan langsung dari Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta menegaskan untuk mengurangi kunjungan ke luar daerah mau pun luar negeri. Karena ia menginginkan para pejabat yang ada di Pemkab Badung untuk menuntaskan program yang digulirkan.
“Selesaikan dulu program-program kerja, kurangi kunjungan keluar daerah. Setiap yang mau ke luar daerah harus seizin saya,” tegas Bupati Giri Prasta.
Kata dia, kalau memang semua kegiatan sudah terselesaikan dengan baik, dirinya selaku bupati tidak melarang para pejabat maupun staf untuk melakukan kunjungan ke luar daerah.
“Kalau memang semuanya sudah selesai dan target kegiatan sudah tercapai, silakan saja (keluar daerah),” terang Bupati asal Pelaga, Badung ini.
Bahkan Bupati sempat melarang Kepala Dinas Pariwisata ikut dalam rombongan promosi wisata ke luar negeri, dan diminta fokus menuntaskan program desa wisata.
Selain masalah ‘plesiran’, Bupati juga menyinggung kekompakan stafnya dalam melaksanakan tugas. “Jangan sampai terjadi antara kepala dinas dengan sekretaris,
atau dengan kabid hubungannya tidak baik. Semuanya harus kompak,”katanya. Pihaknya juga tidak ingin di birokrasi ada kelompok-kelompok. “Semuanya harus satu komando,”tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, program sales mission atau promosi pariwisata ke Luar Negeri yang dilakukan Dinas Pariwisata (Dispar) Badung bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung pada tahun 2019 tetap jalan.
Program promosi yang menelan anggaran sekitar Rp 20 miliar menyasar belasan Negara yang berlangsung selama satu tahun ke depan.
Bahkan untuk bulan Januari 2019, bakal mengawali promosi ke India. Made Badra selaku Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Badung mengakui untuk promosi ke luar negeri tetap dilakukan.
Untuk anggaran APBD induk Dispar bersama BPPD Badung menyasar lima negara yakni India, Jerman (ITB Berlin), Amerika, Australia dan New Zealand, Rusia, Tiongkok, Jepang dan Inggris.
“Rencananya 11 negara tapi disetujui delapan negara. Anggaran pada APBD induk 2019 sekitar Rp 8,1 miliar,” jelasnya.
