RadarBali.com – Rencana kenaikan tunjangan anggota dewan berdasar PP No 18/2017 disambut antusias anggota DPRD Bali. Anggota dewan yang menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat tertutup dengan eksekutif.
Dari rapat yang berlangsung 1 jam itu, anggota dewan tampak semangat dan ceria. Eksekutif dan legislatif menyepakati dana Rp 10 miliar untuk kenaikan tunjangan 55 anggota DPRD Bali.
Tunjangan dewan yang naik berdasar PP No 18/2017 adalah tunjangan reses dan transportasi. Tunjangan dewan Bali dirancang naik hingga tujuh kali lipat.
“Kami sepakati pasang Rp 10 miliar dulu dalam APBD perubahan 2017. Dana (Rp 10 miliar) itu untuk tunjangan semua anggota,” jelas Kepala Bappeda Bali, Putu Astawa ditemui usai rapat di lantai tiga gedung DPRD Bali, kemarin (20/7).
Terkait rincian besaran nominal, Astawa mengaku tidak bisa menyebutkan. Menurutnya hal itu merupakan ranah dari sekretaris dewan (sekwan).
Namun, Astawa menegaskan tidak semua usulan bisa disetujui. Eksekutif harus kembali mencermati item yang diusulkan dewan. Ada skala prioritas yang menjadi pertimbangan, seperti asas manfaat dan efektifitas.
Astawa menyontohkan efisiensi melakukan perjalanan dinas. Dari awalnya lima orang yang berangkat cukup tiga orang. Efisiensi perjalanan dinas ini berlaku untuk eksekutif dan legislatif.
RadarBali.com – Rencana kenaikan tunjangan anggota dewan berdasar PP No 18/2017 disambut antusias anggota DPRD Bali. Anggota dewan yang menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat tertutup dengan eksekutif.
Dari rapat yang berlangsung 1 jam itu, anggota dewan tampak semangat dan ceria. Eksekutif dan legislatif menyepakati dana Rp 10 miliar untuk kenaikan tunjangan 55 anggota DPRD Bali.
Tunjangan dewan yang naik berdasar PP No 18/2017 adalah tunjangan reses dan transportasi. Tunjangan dewan Bali dirancang naik hingga tujuh kali lipat.
“Kami sepakati pasang Rp 10 miliar dulu dalam APBD perubahan 2017. Dana (Rp 10 miliar) itu untuk tunjangan semua anggota,” jelas Kepala Bappeda Bali, Putu Astawa ditemui usai rapat di lantai tiga gedung DPRD Bali, kemarin (20/7).
Terkait rincian besaran nominal, Astawa mengaku tidak bisa menyebutkan. Menurutnya hal itu merupakan ranah dari sekretaris dewan (sekwan).
Namun, Astawa menegaskan tidak semua usulan bisa disetujui. Eksekutif harus kembali mencermati item yang diusulkan dewan. Ada skala prioritas yang menjadi pertimbangan, seperti asas manfaat dan efektifitas.
Astawa menyontohkan efisiensi melakukan perjalanan dinas. Dari awalnya lima orang yang berangkat cukup tiga orang. Efisiensi perjalanan dinas ini berlaku untuk eksekutif dan legislatif.
