MANGUPURA– Proyek Jalan Lingkar Selatan tidak bisa direalisasikan. Karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terkendala masalah anggaran untuk pembebasan lahan. Namun proyek ini tetap dipastikan akan dilanjutkan walaupun prosesnya nanti secara bertahap. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa saat ditemui di Puspem Badung, Minggu (22/5).
“Jalan lingkar selatan itu kita sedang komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Karena memang kami menginginkan proyek jalan lingkar itu tetap jalan,” terang Sekda Adi Arnawa.
Namun saat ini Pemerintah Badung sedang ada negosiasi karena tugas Badung yakni untuk menganggarkan pembebasan lahan. Karena kondisi fiskal di Badung berat karena dampak pandemi Covid-19, jadi belum bisa menganggarkan untuk pembebasan lahan.
“Karena pembebasan lahan agak lambat jadi proses jalan lingkar ini juga lambat. Oleh karena itu ada opsi bahwa untuk pembebasan lahan kami minta untuk pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan agar dibantu sesuai DID yang kita punya. Namun ini masih belum final tapi masih bergerak. Nilai pembebasan lahan nilai cukup tinggi kita harus hati-hati. Jangan sampai kondisi kita memaksa nanti kebutuhan fiskal di daerah tidak tercukupi, ini kita masih kaji, ” jelasnya.
Sementara Jalan Lingkar Selatan ini juga tetap harus dilanjutkan. Karena jalan tersebut tetap dibutuhkan walau realisasinya lambat. “Jalan lingkar ini sangat dibutuhkan untuk kenyamanan pariwisata di Badung selatan,” terangnya.
Proyek Jalan Lingkar Selatan ini merupakan Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun Pemkab Badung mendapat tugas untuk menggangarkan pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut menelan anggaran sekitar sekitar Rp 700 miliar. (dwi)
MANGUPURA– Proyek Jalan Lingkar Selatan tidak bisa direalisasikan. Karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terkendala masalah anggaran untuk pembebasan lahan. Namun proyek ini tetap dipastikan akan dilanjutkan walaupun prosesnya nanti secara bertahap. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa saat ditemui di Puspem Badung, Minggu (22/5).
“Jalan lingkar selatan itu kita sedang komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Karena memang kami menginginkan proyek jalan lingkar itu tetap jalan,” terang Sekda Adi Arnawa.
Namun saat ini Pemerintah Badung sedang ada negosiasi karena tugas Badung yakni untuk menganggarkan pembebasan lahan. Karena kondisi fiskal di Badung berat karena dampak pandemi Covid-19, jadi belum bisa menganggarkan untuk pembebasan lahan.
“Karena pembebasan lahan agak lambat jadi proses jalan lingkar ini juga lambat. Oleh karena itu ada opsi bahwa untuk pembebasan lahan kami minta untuk pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan agar dibantu sesuai DID yang kita punya. Namun ini masih belum final tapi masih bergerak. Nilai pembebasan lahan nilai cukup tinggi kita harus hati-hati. Jangan sampai kondisi kita memaksa nanti kebutuhan fiskal di daerah tidak tercukupi, ini kita masih kaji, ” jelasnya.
Sementara Jalan Lingkar Selatan ini juga tetap harus dilanjutkan. Karena jalan tersebut tetap dibutuhkan walau realisasinya lambat. “Jalan lingkar ini sangat dibutuhkan untuk kenyamanan pariwisata di Badung selatan,” terangnya.
Proyek Jalan Lingkar Selatan ini merupakan Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun Pemkab Badung mendapat tugas untuk menggangarkan pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut menelan anggaran sekitar sekitar Rp 700 miliar. (dwi)
