DENPASAR – Rencana Pemprov Bali mengarantina tenaga kerja Indonesia (TKI) alias Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai, Minggu malam lalu tidak berjalan sempurna.
Dari ratusan PMI, hanya sebagian yang wajib mengikuti karantina. Sebagian besar lolos dan pulang ke rumahnya masing-masing.
Keluarga PMI pun meluapkan suara hatinya melalui media sosial. Seperti banyak yang tidak melakukan penjemputan di bandara karena ada informasi bakal langsung di karantina.
Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Mereka yang datang bisa pulang begitu saja tanpa melalui prosedur mengikuti karantina. Asal sudah membawa sertifikat kesehatan bisa langsung pulang.
Karena hal itu ada yang harus luntang-lantung di bandara. Sebab, yang mereka ketahui disediakan armada oleh Pemprov Bali. Kesalahpahaman ini ramai dibicarakan keluarga pekerja migran.
Kondisi ini kontan dikritisi mantan anggota DPD RI Gede Pasek Suardika. Berdasar pengamatannya selama tiga haru, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster kurang sigap alias gagap.
“Khusus untuk Bali, saya cermati tiga hari belakangan ini, Pemprov Bali kurang sigap dan terkesan gagap menangani ini. Kejadian kemarin malam (dua hari lalu, red),
ada 200 lebih tenaga migran kita yang datang. Mereka banyak yang siap untuk di karantina dan ditangani oleh Pemprov Bali, tetapi justru dibiarkan mereka pulang begitu saja.
Ada yang bawa surat ketika dicek suratnya, sudah langsung dikasih pulang. Hanya diperintahkan tidak kemana-mana 14 hari untu isolasi,” ucap mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.
Sangat disayangkan tidak dilakukan penanganan awal. Seperti tidak diberi disinfektan atau harus didiamkan selama 3 sampai 4 jam baru diperiksa suhu tubuh.
Namun, ini tanpa ada penanganan langsung bergabung dengan keluarganya. Itu menurutnya, lebih bahaya kalau mereka menjadi carrier (pembawa).
“Mereka sehat tapi mereka jadi carrier, padahal barang dari Tiongkok saja yang diambil TNI itu ditaruh dulu ke Natuna.
Di Natuna di clearing ditangani satu hari, besoknya baru berangkat. Ini orang datang bergerak langsung ke desa-desa. Kalau itu ada hitung ratusan lebih orang ini terus akan datang.
Bayangkan saya, saya yakin banyak yang akan terjadi di desa di Bali dan tenaga medis kita tidak siap,” sesalnya.
Sekali lagi dia menegaskan Pemprov Bali kurang sigap akan hal ini. Ia menyarankan kalau kurang sigap, karena perlu banyak orang, buat saja satgas bersama.
Jadi, semua komponen masuk di dalamnya. Seperti dokter muda, relawan yang mengerti kesehatan, pakar atau pensiunan kesehatan.
“Daripada konferensi pers atau bikin surat edaran, saya rasa tidak maksimal itu. Yang penting segera karantina, kalau harus di karantina.
14 hari di rumah atau karantina mandiri, ditangani secara medis,” pintanya di selah-sela acara Partai Hanura Bali melakukan pembagian masker gratis ke rumah sakit rujukan di Bali kemarin.
