DENPASAR – Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana mengaku heran dengan sikap Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta yang menyebut aksi tolak reklamasi pada hari minggu dengan sebutan “ngae-ngae gen” (ada-ada saja).
Bagi Wayan Gendo Suardana, Nyoman Parta yang sudah mau jadi DPR RI itu seharusnya agak logis dan bicara yang baik.
“Kalau dibilang ngae-ngae gen, ngae-ngae gen gimana? Kalau dilihat aksi hari minggu saja, bisa dia ngomong begitu.
Tapi pertanyaan ini kan dari enam tahun, Parta dari enam tahun ngapain saja?” ujar Gendo Suardana saat dihubungi Jawa Pos Radar Bali Senin (24/6).
Gendo justru bertanya balik ke Parta, apa dia pernah menemui selama ini dengan aksi-aksi yang digelar ForBALI. “Aksi ke DPRD ini udah belasan kali. Satu kali pun tidak terima,” ungkapnya.
“Kami aksi hari kerja sering, aksi pagi juga sering dulu. Nggak juga pernah diterima. Artinya jangan kemudian cari pembenaran gara-gara aksinya hari minggu,” tegas Gendo.
Kata Gendo lagi, kalau DPRD punya kepedulian, semestinya bisa saja datang ke DPRD untuk melihat aksi rakyatnya.
“Jangan sok-sok an ketika disindir rakyat, terus baru mau menerima? Silakan saja menerima dan itu dengan senang hati,” tegasnya.
Terkait permintaan Parta agar aksi digelar jam 10 pagi, Gendo justru merasa aneh. Sebab, katanya, mengapa Parta yang menentukan aksi rakyat jam 10 pagi.
“Kalau mau menerima jam kantor, kalau nggak rela hari liburnya digunakan untuk menerima rakyat, karena saking sibuknya DPRD ini sehingga enam tahun
nggak tidak bisa menerima rakyat, sehingga butuh istirahat, kenapa dia menentukan jam 10? Memang setelah jam 10 DPRD mau kemana? Kayak kami nggak tahu DPRD ngapain ahaa kok,” herannya.
“Jadi jam kantor itu jam 9-5, DPRD ngantorlah sampai sore. Mengapa membatasi rakyat jam 10? Itu Parta yang justru ngae-ngae gen. Pikir dong,” ujarnya.
Terlebih, poster undangan aksi yang dilakukan ForBALI sudah terbuka dan diketahui publik. Harusnya Parta dan DPRD Bali ini bisa menyiapkan diri.
“Nggak usah heroik (Parta). Udah nggak guna. Ini sudah enam tahun kok. Kalau gerakan ini setahun kemarin, bolehlah gagah-gagahan,” ujarnya
“Gini deh, DPRD Bali datang ke sekretariat kami, berani nggak? Kita debat, kita dialog, kita cari kepastian sikap DPRD. Kalau berani tunjukan sikapnya. Parta berani nggak nolak reklamasi?” singgung Gendo.
Gendo sejatinya berharap, DPRD Bali bersikap secara kelembagaan untuk bersuara terkait rencana reklamasi Teluk Benoa.
“DPRD mestinya buat pansus atau buat paripurna dan kemudian ada sikap resmi yang disampaikan,” tuturnya.
