25.2 C
Jakarta
22 November 2024, 6:49 AM WIB

Duh, Angka Kemiskinan di Bali Melonjak, Kesenjangan Masyarakat Naik

RadarBali.com – Setahun jelang masa kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika berakhir, sejumlah persoalan mulai mencuat. Di awali defisit anggaran, program Simantri terancam tak tercapai, hingga terbaru masalah kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Bali naik 0,153 persen.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I Tahun 2017 di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, kemarin (25/7).

Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho menjelaskan, pada Maret 2017, angka kemiskinan di Bali mencapai 4,25 persen. Angka kemiskinan naik 0,153 persen ini dibandingkan periode September 2016 lalu.    

Adi Nugroho menyebut kue pembangunan dari pariwisata, pertanian, industri, dan sektor lainnya masih belum dinikmati dengan merata oleh masyarakat Bali. 

Pembagian kue pembangunan menjadi bermasalah kalau sudah mengarah pada ketimpangan.

“Kalau 40 persen masyarakat (pendapatan) terendah itu menikmati kurang dari 17 persen seperti posisi Bali bulan Maret itu, memberikan sinyal bahwa ketimpangan sudah mulai tinggi,” beber Nugroho.

Lebih lanjut dijelaskan, keparahan kemiskinan menggambarkan tentang pengeluaran sesama penduduk miskin dari mereka yang pengeluarannya paling tinggi, dengan mereka yang pengeluarannya paling rendah.

Selama ini saat bicara kemiskinan hanya melihat angka atau persentasenya saja, tak terkecuali di Bali.

Menurut Nugroho angka kemiskinan di Bali bisa dikatakan sudah optimal dan relatif susah digerakkan atau diturunkan lagi. 

Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan indikator lain seperti kedalaman dan keparahan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di samping melihat pula kemiskinan kota dan desa, gini-ratio, dan proporsi pembagian kue pembangunan. 

Nugroho menambahkan, selama ini terkesan penduduk miskin di desa lebih tinggi daripada penduduk miskin di kota.

“Tetapi kalau ditengok gini-ratio, ternyata di desa jauh lebih rendah daripada gini-ratio di kota. Artinya, variasi atau perbedaan pendapatan di desa jauh lebih rendah dan pemerataannya sudah pada level yang sangat baik,” tukasnya.

RadarBali.com – Setahun jelang masa kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika berakhir, sejumlah persoalan mulai mencuat. Di awali defisit anggaran, program Simantri terancam tak tercapai, hingga terbaru masalah kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Bali naik 0,153 persen.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I Tahun 2017 di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, kemarin (25/7).

Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho menjelaskan, pada Maret 2017, angka kemiskinan di Bali mencapai 4,25 persen. Angka kemiskinan naik 0,153 persen ini dibandingkan periode September 2016 lalu.    

Adi Nugroho menyebut kue pembangunan dari pariwisata, pertanian, industri, dan sektor lainnya masih belum dinikmati dengan merata oleh masyarakat Bali. 

Pembagian kue pembangunan menjadi bermasalah kalau sudah mengarah pada ketimpangan.

“Kalau 40 persen masyarakat (pendapatan) terendah itu menikmati kurang dari 17 persen seperti posisi Bali bulan Maret itu, memberikan sinyal bahwa ketimpangan sudah mulai tinggi,” beber Nugroho.

Lebih lanjut dijelaskan, keparahan kemiskinan menggambarkan tentang pengeluaran sesama penduduk miskin dari mereka yang pengeluarannya paling tinggi, dengan mereka yang pengeluarannya paling rendah.

Selama ini saat bicara kemiskinan hanya melihat angka atau persentasenya saja, tak terkecuali di Bali.

Menurut Nugroho angka kemiskinan di Bali bisa dikatakan sudah optimal dan relatif susah digerakkan atau diturunkan lagi. 

Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan indikator lain seperti kedalaman dan keparahan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di samping melihat pula kemiskinan kota dan desa, gini-ratio, dan proporsi pembagian kue pembangunan. 

Nugroho menambahkan, selama ini terkesan penduduk miskin di desa lebih tinggi daripada penduduk miskin di kota.

“Tetapi kalau ditengok gini-ratio, ternyata di desa jauh lebih rendah daripada gini-ratio di kota. Artinya, variasi atau perbedaan pendapatan di desa jauh lebih rendah dan pemerataannya sudah pada level yang sangat baik,” tukasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/