DPR Minta yang Sudah Terima Bansos Tak Ikut Urus Kartu Prakerja Lagi

DENPASAR – Pendaftaran kartu prakerja gelombang ke 16 mulai dibuka, termasuk di Bali. Hal itu diungkap langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene dalam kegiatan

sosialisasi dan peninjauan langsung gelombang 16 pendaftaran kartu prakerja yang digelar di salah hotel di Nusa Dua, Minggu (28/3).

Keapda awak media, Runtuwene menjelaskan bahwa pendaftaran kartu prakerja ini hanya berlaku untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Itu menjadi syarat mutlaknya. “Ini hanya untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Jika sudah pernah maka dengan sendiri akan di tolak sistem saat pendaftaran,” terangnya. 

Untuk para peserta yang lolos nantinya berhak menerima uang sebesar Rp 600 ribu per bulannya selama empat bulan.

“Bagi masyarakat kami imbau bagi mereka yang sudah terima bantuan sosial, untuk tidak lagi ikut kartu prakerja. Karena bantuan prakerja ini terbatas,” harapnya. 

Selaku Ketua Komisi IX DPR RI, dirinya mendukung penuh program Kartu Prakerja. Dimana, menurut data BPS menunjukkan 90 persen angkatan kerja di Indonesia belum pernah ikut pelatihan mendapat sertifikat.

Selain itu, ada sekitar 29 juta pekerja di Indonesia juga menganggur karena pandemi covid-19. “Saya berharap pendaftar Kartu Prakerja jangan hanya mengejar uang insentifnya,

tapi lihat pelatihan yang diberikan, anggap itu nambah modal kerja (skill) yang bisa di manapun ada berusaha.

Saya bangga bahwa 70 persen alumni Kartu Prakerja menggunakan insentif Rp 2,4 juta sebagai modal usaha. Artinya teman-teman tidak menyerah,” imbuhnya. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari mengatakan bahwa gelombang ke 17 nanti secara potensial akan dibuka.

“Tetapi setelah gelombang 12 hingga 16 yang tidak memanfaatkan tadi selesai dicabut kepesertaannya,” terangnya.

Terkait jumlah peserta gelombang 12 hingga 16 yang tidak menggunakan hak kepesertaannya itu, Purbasari mengaku jika pihaknya belum mendapatkan data resmi.

Dan biasanya jumlahnya akan diketahui saat gelombang 12 hingga 16 resmi ditutup. “Tiap gelombang berbeda jumlahnya,” tandasnya. 

DENPASAR – Pendaftaran kartu prakerja gelombang ke 16 mulai dibuka, termasuk di Bali. Hal itu diungkap langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene dalam kegiatan

sosialisasi dan peninjauan langsung gelombang 16 pendaftaran kartu prakerja yang digelar di salah hotel di Nusa Dua, Minggu (28/3).

Keapda awak media, Runtuwene menjelaskan bahwa pendaftaran kartu prakerja ini hanya berlaku untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Itu menjadi syarat mutlaknya. “Ini hanya untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Jika sudah pernah maka dengan sendiri akan di tolak sistem saat pendaftaran,” terangnya. 

Untuk para peserta yang lolos nantinya berhak menerima uang sebesar Rp 600 ribu per bulannya selama empat bulan.

“Bagi masyarakat kami imbau bagi mereka yang sudah terima bantuan sosial, untuk tidak lagi ikut kartu prakerja. Karena bantuan prakerja ini terbatas,” harapnya. 

Selaku Ketua Komisi IX DPR RI, dirinya mendukung penuh program Kartu Prakerja. Dimana, menurut data BPS menunjukkan 90 persen angkatan kerja di Indonesia belum pernah ikut pelatihan mendapat sertifikat.

Selain itu, ada sekitar 29 juta pekerja di Indonesia juga menganggur karena pandemi covid-19. “Saya berharap pendaftar Kartu Prakerja jangan hanya mengejar uang insentifnya,

tapi lihat pelatihan yang diberikan, anggap itu nambah modal kerja (skill) yang bisa di manapun ada berusaha.

Saya bangga bahwa 70 persen alumni Kartu Prakerja menggunakan insentif Rp 2,4 juta sebagai modal usaha. Artinya teman-teman tidak menyerah,” imbuhnya. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari mengatakan bahwa gelombang ke 17 nanti secara potensial akan dibuka.

“Tetapi setelah gelombang 12 hingga 16 yang tidak memanfaatkan tadi selesai dicabut kepesertaannya,” terangnya.

Terkait jumlah peserta gelombang 12 hingga 16 yang tidak menggunakan hak kepesertaannya itu, Purbasari mengaku jika pihaknya belum mendapatkan data resmi.

Dan biasanya jumlahnya akan diketahui saat gelombang 12 hingga 16 resmi ditutup. “Tiap gelombang berbeda jumlahnya,” tandasnya.