MANGUPURA – Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di Bali per 28 Oktober 2019 yang mengukur 8 (delapan) indikator meliputi
perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapasitas AKIP,
manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,
Kabupaten Badung menempati peringkat kedua dengan nilai 80 di bawah Pemprov Bali yang menempati urutan teratas dengan nilai 82.
Hal itu diungkap Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan saat Penandatanganan Regulasi Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pendidikan Antikorupsi di Gedung Wiswa Shaba, Kantor Gubernur Bali, Senin (28/10).
Penandatanganan Peraturan Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan implementasi dari komitmen bersama antara
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti),
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rakornas Anti Korupsi.
Hasil Rakornas yaitu menyusun kebijakan dan mewajibkan pendidikan anti korupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan.
Acara dihadiri Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan, Gubernur Bali I Wayan Koster serta Bupati/Walikota se-Bali. Dari Pemkab Badung dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.
Basaria Panjaitan mengatakan, penandatanganan bersama peraturan pendidikan antikorupsi ini bertujuan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah.
Hal ini menindaklanjuti visi dari Presiden RI dalam lima tahun kedepan yang diutamakan adalah pembangunan manusianya.
“Untuk itu kita harus benar-benar berpartisipasi salah satunya melalui pendidikan anti korupsi.
Untuk mendapatkan manusia yang memiliki integritas, tidak cukup dalam satu tahun, namun harus dididik sejak dini,” jelasnya.
Ditemui usai acara, Wabup Badung Suiasa mengatakan, penandatanganan peraturan pendidikan anti korupsi ini sebagai komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.
Wabup Suiasa menyadari bahwa melakukan pencegahan korupsi harus dimulai dari pendidikan.
Sehingga dari pendidikan anti korupsi yang diberikan sejak dini, akan muncul sikap mental anak didik untuk tidak mau
korupsi bila nanti mereka sudah melaksanakan fungsi-fungsi tugas di masyarakat maupun di pemerintahan.
“Ini membutuhkan proses panjang dan bersungguh-sungguh yang diawali dengan satu aturan. Semoga dengan peraturan ini
kedepan kita benar-benar dapat membangun anak didik kita yang mempunyai karakter dan integritas tinggi dalam pencegahan korupsi, ” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, peraturan pendidikan anti korupsi akan dijalankan mulai jenjang pendidikan SD, SMP,
SMA yang menjadi wilayah kerja di daerah. Dijelaskan, salah satu visi Pemerintah Provinsi Bali adalah membangun
SDM Bali unggul yang didalamnya berisi konten mengenai pengembangan jati diri dan karakter dengan kearifan lokal.
“Dalam konteks pengembangan jati diri dan karakter dengan nilai kearifan lokal salah satu yang akan kita bangun yakni untuk memperkuat
agar pencegahan korupsi melalui pengenalan pendidikan berbasis kearifan lokal yang mengajarkan anak-anak agar hidup bersih, jujur dan mengedepankan kewajiban daripada hak, ” imbuhnya. (rba)
