DENPASAR – Penghapusan beasiswa khusus siswa miskin untuk SMA/SMK swasta di Bali tahun ajaran 2019 patut dipertanyakan.
Kepala SMK TI Global Singaraja Ketut Widi Astawan menyebut peniadaan beasiswa di sekolah swasta tidak hanya memberatkan orang tua siswa, tapi juga sekolah.
Tanpa beasiswa dari pemerintah, sekolah juga kelimpungan harus memutar otak agar siswa miskin tetap bisa sekolah.
“Mau diapain lagi, mau diperas juga tidak bisa, mau dikeluarkan juga kasihan, kami tidak tega,” tuturnya dikonfirmasi kemarin.
Ditegaskan, beasiswa tersebut sangat dibutuhkan siswa miskin untuk membeli buku dan membayar SPP atau iuran bulanan.
Di SMK TI Global Singaraja sendiri mendapat kuota 90 beasiswa siswa miskin. Dari jumlah itu sebanyak 30 siswa sangat bergantung pada beasiswa karena tinggal di panti asuhan.
30 siswa yang berasal dari panti ini mengandalkan beasiswa karena mereka tidak punya KIP dan lainnya.
Biaya sekolah biasanya dibayarkan setelah beasiswa cair. “Terpaksa kami nguleh-ngulehang (mengakali dengan dana lain) untuk kebutuhan siswa miskin,” bebernya.
Setiap tahunnya, lanjut Astawan, khusus SMK mendapat kuota beasiswa miskin sekitar 5.000 orang. Hanya saja, dua tahun belakangan terjadi penurunan nominal beasiswa.
Jika 2016 setiap tahunnya siswa masih mendapat Rp 3,2 juta, maka pada 2017 turun tinggal Rp 1 juta setiap siswa.
Ironisnya, setelah jumlahnya turun justru 2018 ditiadakan. “Sudah kecil tidak ada lagi. Kalau nominalnya diturunkan tidak apa yang penting diberikan,” imbuhnya.
Menurut Astawan, bagi sekolah di kota masih bisa disiasati sekalipun berat. Namun, bagi sekolah di pelosok seperti SMK di Gerokgak, 70 persen siswanya miskin semua.
“Mereka yang di Gerokgak sangat terpukul dengan tidak adanya beasiswa miskin ini. Sebab, selama ini mereka mengandalkan beasiswa itu,” tandasnya.
Astawan berharap DPRD Bali bersama Dinas Pendidikan segera membuat rumusan untuk mengatasi masalah ini. Harapan besarnya adalah tahun depan beasiswa siswa miskin bisa kembali diadakan.
