29.2 C
Jakarta
30 April 2024, 2:41 AM WIB

Bantah Ada Jatah 10 Persen untuk Sanur, Pak Gub: Tak Boleh Main Kuota

RadarBali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapi santai aksi demonstrasi masyarakat Sanur terkait rekruitmen tenaga kerja RS Bali Mandara di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 544, Sanur Kauh, Denpasar Selatan.

Ditemui usai memimpin apel Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Niti Mandala Renon, kemarin, Gubernur Pastika mengaku sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Sanur, Jumat (27/10) lalu.

“Saya sudah bertemu dengan tokoh-tokohnya. Saya sudah akomodasi apa yang mereka tuntut. Tentu saja dengan persyaratan. Karena ini kan rumah sakit. Rumah sakit untuk awak medisnya kan harus qualified,” ujar Gubernur Pastika.

Gubernur kelahiran Kecamatan Seririt, Buleleng, 22 Juni 1951 itu menegaskan tak boleh main-main dengan urusan fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Bali ini.

 “Tidak semua kita boleh terima. Harus melalui tes; melalui seleksi,” kata Pak Gub. Tapi, sambung Pastika, tenaga selain medis bisa diterima. Itu pun dengan catatan sepanjang memenuhi syarat.

“Misalnya minta jadi teknisi, tapi tidak punya kemampuan sama sekali soal teknisi kan susah. Tetap harus menyesuaikan sepanjang memenuhi syarat saya kira tak masalah. Kita akan terima,” jelasnya.

Bagaimana dengan janji kuota 10 persen seperti yang didengung-dengungkan selama aksi demo berlangsung? Gubernur Pastika menegaskan bawah tidak ada janji semacam itu.

“Tidak ada istilah itu. Masa ada orang dipersentase? Kalau memang tidak mampu masa harus dipaksa? Ya kan? Ini harus 100 persen atau 10 persen, tapi kualifikasinya tidak memenuhi bagaimana?

Tidak ada cerita menerima pegawai itu apalagi rumah sakit menjadi presentase. Rumah sakit loh ini. Ini bukan main-main

dan ini rumah sakit untuk kita semua, bukan milik provinsi, bukan milik Sanur, juga bukan milik siapa-siapa. Ini milik kita semua,” bebernya.

Gubernur Pastika menambahkan, RS Bali Mandara dibangun menggunakan uang rakyat. “Itu dibiayai pemerintah. Tanah milik pemerintah. Gaji juga pemerintah.

Dan itu uang rakyat. Itu pajak rakyat dibuat seperti itu (RS Bali Mandara red). Jadi saya kira tak boleh kita main kuota-kuota. Itu kurang bijaksana,” pungkasnya.

RadarBali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapi santai aksi demonstrasi masyarakat Sanur terkait rekruitmen tenaga kerja RS Bali Mandara di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 544, Sanur Kauh, Denpasar Selatan.

Ditemui usai memimpin apel Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Niti Mandala Renon, kemarin, Gubernur Pastika mengaku sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Sanur, Jumat (27/10) lalu.

“Saya sudah bertemu dengan tokoh-tokohnya. Saya sudah akomodasi apa yang mereka tuntut. Tentu saja dengan persyaratan. Karena ini kan rumah sakit. Rumah sakit untuk awak medisnya kan harus qualified,” ujar Gubernur Pastika.

Gubernur kelahiran Kecamatan Seririt, Buleleng, 22 Juni 1951 itu menegaskan tak boleh main-main dengan urusan fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Bali ini.

 “Tidak semua kita boleh terima. Harus melalui tes; melalui seleksi,” kata Pak Gub. Tapi, sambung Pastika, tenaga selain medis bisa diterima. Itu pun dengan catatan sepanjang memenuhi syarat.

“Misalnya minta jadi teknisi, tapi tidak punya kemampuan sama sekali soal teknisi kan susah. Tetap harus menyesuaikan sepanjang memenuhi syarat saya kira tak masalah. Kita akan terima,” jelasnya.

Bagaimana dengan janji kuota 10 persen seperti yang didengung-dengungkan selama aksi demo berlangsung? Gubernur Pastika menegaskan bawah tidak ada janji semacam itu.

“Tidak ada istilah itu. Masa ada orang dipersentase? Kalau memang tidak mampu masa harus dipaksa? Ya kan? Ini harus 100 persen atau 10 persen, tapi kualifikasinya tidak memenuhi bagaimana?

Tidak ada cerita menerima pegawai itu apalagi rumah sakit menjadi presentase. Rumah sakit loh ini. Ini bukan main-main

dan ini rumah sakit untuk kita semua, bukan milik provinsi, bukan milik Sanur, juga bukan milik siapa-siapa. Ini milik kita semua,” bebernya.

Gubernur Pastika menambahkan, RS Bali Mandara dibangun menggunakan uang rakyat. “Itu dibiayai pemerintah. Tanah milik pemerintah. Gaji juga pemerintah.

Dan itu uang rakyat. Itu pajak rakyat dibuat seperti itu (RS Bali Mandara red). Jadi saya kira tak boleh kita main kuota-kuota. Itu kurang bijaksana,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/