MANGUPURA – Pemkab Badung terus mencari cara untuk memulihkan perekonomian akibat dihantam badai Covid-19.
Kemarin (29/1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara daring mengumpulkan kepala dinas, PHRI, para camat, hingga perbekel atau kepala desa.
Mereka diajak berpikir dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2022.
Acara dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan” itu dibuka Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya.
Dikatakan Wira, pihaknya menggunakan pendekatan bottom up (dari bawah ke atas) melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran, sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wira.
Pihaknya sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran.
“Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari anggota forum konsultasi publik,” imbuh mantan Sekwan DPRD Badung itu.
Berbagai masukan yang ada diharapkan bisa menyempurnakan RKPD yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Musrembang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat kabupaten yang akan datang.
Wira menegaskan, prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022 yaitu pada sembilan titik. Di antaranya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 juga selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung.
Yakni sandang, pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi seni dan budaya serta bidang pariwisata.
