DENPASAR – Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pansel Capim KPK mendapat respons masyarakat Bali.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi menggelar aksi damai di depan monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Jumat (30/8) sore.
Dalam aksi tersebut disebutkan beragam upaya untuk melemahkan KPK sebagai lembaga yang sudah 14 tahun berdiri di Republik Indonesia ini.
Mulai dari ancaman fisik seperti penyerangan kepada Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya, kriminalisasi penyidik KPK,
upaya mengubah legislasi untuk mengebiri kewenangan KPK sampai upaya intervensi kasus yang ditangani.
Terbaru yakni terkait pemilihan pimpinan KPK terbaru. Di mana pada tahap pemilihan 20 (dua puluh) calon pimpinan KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak
yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK.
“KPK dalam bahaya. Pelemahan ini seakan telah menghadirkan kembali upaya pelemahan KPK atau #CICAKBUAYA4.0,” ujar Vany Primaliraning, Direktur LBH Bali.
Menurutnya, pansel KPK terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam proses seleksi Capim KPK.
Untuk itu, Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi yang terdiri dari YLBHI LBH Bali, Yayasan Manikaya Kauci, BEM PM Universitas Udayana, BEM Undiknas,
Sahabat ICW, DPM PM UNUD, Kawan Bung Hatta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Bali dan Taman Baca Kesiman menyampaikan beberapa tuntutan.
Di antaranya, pertama, Presiden Jokowi meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK. Kedua, Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja Pansel Capim KPK.
Ketiga, Pansel KPK secara transparan membuka indikator dan hasil penilaian seleksi Capim KPK. Keempat, mendesak Pansel Capim KPK membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan Calon Pimpinan KPK yang berintegritas.
