DENPASAR – Walhi Bali memprotes Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang secara resmi diumumkan berlaku Jumat lalu (29/5) oleh Gubernur Wayan Koster.
Menurut Walhi, diubahnya Perda RTRWP Bali tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Asas pembentukan peraturan perudang-undangan salah satunya harus tunduk pada asas keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dibeberkan oleh Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama, Walhi Bali tidak pernah tahu proses diubahnya Perda RTRWP Bali, bahkan Walhi Bali tidak pernah tahu draft materi muatan yang diubah dalam Perda tersebut.
DPRD Bali tak ubahnya seperti DPR RI yang suka bermain senyap dalam urusan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Perda Perubahan RTRWP Bali tersebut juga melanggar asas kejelasan tujuan, yang ditentukan pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Menurut Walhi Bali, untuk melakukan pengendalian terhadap pembangunan di Bali, sebenarnya sudah secara tegas diatur dalam Perda RTRWP Bali Nomor 16 Tahun 2009.
Namun faktanya adalah penegakan Perda 16 Tahun 2009 tidak dilakukan secara konsisten. Sehingga, menurut Walhi Bali, diubahnya Perda RTRWP Bali dengan tujuan untuk pengendalian pembangunan adalah alasan yang mengada-ada dari Pemprov Bali.
Walhi Bali menduga diubahnya Perda RTRWP Bali dengan senyap dan melanggar asas keterbukaan serta tanpa tujuan yang jelas adalah untuk menghapus pelanggaran proyek-proyek yang terlanjur dibangun pada rezim Perda 16 Tahun 2009.
Perda Nomor 3 Tahun 2020 diduga untuk menghapus pelanggaran tata ruang, seperti melindungi proyek akomodasi pariwisata
yang terlanjur dibangun dengan melanggar sempadan pantai atau melanggar batas maksimal ketinggian bangunan.
Rencana pembangunan jalan tol/jalan bebas hambatan Serangan-Pelabuhan Benoa, sebagaimana yang diakomodir dalam Perda RTRWP Nomor 3 Tahun 2020,
sudah direncanakan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 792 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Benoa Propinsi Bali, yang ditetapkan oleh Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Agustus 2017.
Fatalnya, rencana jalan tol/bebas hambatan yang diakomodir tersebut, tidak ada landasan hukumnya dalam instrumen hukum tata ruang,
baik dalam Perpres Tata Ruang Sarbagita maupun Perda RTWP Bali Nomor 16 Tahun 2009 (perda RTRWP sebelum direvisi).
Fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa revisi Perda RTRWP Bali tersebut telah melanggar Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
“Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Perda RTRWP Bali Nomor 3 Tahun 2020 adalah revisi tata ruang yang dilakukan untuk mengakomodir rencana yang melanggar tata ruang
guna pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang, salah satunya yakni pemutihan pelanggaran tata ruang rencana pembangunan
jalan tol/bebas hambatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 792 Tahun 2017,” ungkapnya.
Walhi Bali menduga, senyapnya proses revisi Perda RTRWP Bali dari partisipasi publik karena ada agenda-agenda yang tersembunyi untuk mengakomodasi dan memutihkan
pelanggaran tataruang guna kepentingan pihak-pihak yang rencana pembangunannya melanggar struktur ruang dalam RTRWP Bali.
