NUSA DUA – Harapan Gubernur Bali Wayan Koster agar pemerintah pusat memperhatikan Bali lantaran mengalami kontraksi ekonomi paling dalam sebagai dampak pandemi, mendapat respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2021 tentang
Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ingin agar perbankan berani meminjamkan dana kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, PMK 32/2021 bertujuan selain agar perbankan mudah memberikan pinjaman, para UMKM juga memiliki keyakinan untuk meminjam uang.
Itu semua dijamin karena seluruh risiko akan diambil oleh pemerintah. “Ini semua dikaitkan dengan kemampuan terutama perusahaan di bidang hotel, restoran,
dan akomodasi atau Horeka yang terkena dampak cukup besar sehingga mereka bisa dapat pinjaman yang direlaksasikan,” ujar Sri Mulyani pada acara
“Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional – Temu Stakeholders” di Avurpa Kempinski Bali, Nusa Dua, kemarin.
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengajak semua pihak bersama untuk penyesuaian instrumen dan policy dalam menangani dampak pandemi.
“Kita terus meningkatkan dalam sektor usaha dengan kerjasama erat, lakukan kalibrasi dan re- kalibrasi terus. Agar industri dan perbankan bangkit,” ajaknya.
Menurut Menkeu, Kalau semua pihak bersama dan sinkron maka niscaya 2021 akan lebih baik, apalagi ada vaksinasi yang dapat jadi momentum atau game changer.
“2021, kita lebih siap seimbangkan Prokes (protokol kesehatan, red) dan kegiatan ekonomi. Kita optimis ke arah yang lebih baik. Kita sudah lihat cahaya di lorong gelap,
untuk pulih dengan semangat dan jangan menyerah. (Bali, red) Kita bantu dan dukung penuh sebagai Solidaritas melalui berbagai ikhtiar mengalahkan Covid-19,” tandasnya.
Masih di tempat yang sama, menjawab usulan Gubernur Bali, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan,
bank-bank milik negara alias Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) siap mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah dari Covid-19 yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran.
Menurutnya, Provinsi Bali menjadi prioritas. Bank Himbara yang dimaksud ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI),
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
“Sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran jadi prioritas di Bali. Tadi malam kami sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, red),
dan Dirut Himbara mulai didata seluruh nasabah yang milik Himbara untuk di-rolling modal kerja tambahan,” kata Wimboh.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank-bank swasta nasional segera menurunkan suku bunga kredit mengikuti pemangkasan suku bunga acuan utama yang dilakukan bank sentral.
Langkah itu diperlukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Sekarang tinggal BPD dan bank-bank swasta lain. Ayo, ayo, ayo, turunkan suku bunga, supaya kita terus mendorong ekonomi kita,” ajak Perry.
Sebagai informasi, acara saresehan tersebut diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan(OJK) guna melakukan pertemuan dengan pemerintah dan stakeholder untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Kali ini dilakukan di Pulau Bali setelah sebelumnya di Semarang dan Surabaya. Narasumber yang hadir adalah Ketua OJK RI Wimboh Santoso,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto serta industri jasa Keuangan.
