29.3 C
Jakarta
22 November 2024, 8:56 AM WIB

Kemiskinan di Bali Meroket, Prof Windia Kritik Proyek Fisik dan Elitis

DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah orang miskin di Bali mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Pada September 2020, terjadi peningkatan sebesar 31,73 ribu, dibandingkan Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

 

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2020 itu adalah 4,45 persen, naik 0,67 persen poin dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78 persen.

Akademisi Bidang Pertanian, Prof Dr Ir I Wayan Windia menyatakan, kemiskinan pasti meningkat akibat pandemi, maka pembangunan sekarang harusnya fokus mengurangi kemiskinan. Dosen yang juga  sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISPOL) Wira Bhakti itu menyatakan penyumbang kemiskinan ada di komunitas petani dan nelayan. “Di sana sudah merupakan komunitas kemiskinan struktural,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk mengentaskan kemiskinan struktural tidak bisa dengan konsep pembangunan konvensional. Yang harus langsung menyentuh mereka. Sebaiknya jangan dulu melakukan pembangunan yang bersifat fisik yang tidak langsung menyentuh komunitas miskin.

 

“Program pemerintah harus menyentuh masyarakat miskin tersebut,” jelasnya. 

 

Ia juga meminta pemerintah untuk menggencarkan bantuan sosial dan mengesampingkan dulu program elitis. Meski demikian, Prof Windia tak menyebut secara rinci program elitis yang dimaksud. 

Prof Windia meminta pemerintah mengungkap data penduduk miskin tersebut sebaiknya ada data nama dan alamat penduduk miskin tersebut.  Perbekel dan kelian banjar yang paling tahu.

  

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyatakan hal sama. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah  digencarkan bantuan usaha seperti bantuan bibit babi, bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. Politikus Golkar ini meminta untuk menunda program-program besar berjangka panjang.

 

“Di samping melanjutkan program bantuan langsung kepada masyarakat program prioritas adalah memberikan kesempatan berusaha seperti  bantuan bibit babi,  bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. Tunda dulu program-program besar berjangka panjang. Bersamaan dengan hal tersebut upaya vaksinasi secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kemiskinan ini disebabkan meningkatnya kemiskinan di Bali karena dampak covid 19, dimana sebagai daerah yang Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) didominasi sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran). Pengaruhnya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali terbesar di secara nasional (sekitar minus 12 persen). “Pengaruhnya adalah menurunnya daya beli, pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya.

DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah orang miskin di Bali mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Pada September 2020, terjadi peningkatan sebesar 31,73 ribu, dibandingkan Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

 

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2020 itu adalah 4,45 persen, naik 0,67 persen poin dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78 persen.

Akademisi Bidang Pertanian, Prof Dr Ir I Wayan Windia menyatakan, kemiskinan pasti meningkat akibat pandemi, maka pembangunan sekarang harusnya fokus mengurangi kemiskinan. Dosen yang juga  sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISPOL) Wira Bhakti itu menyatakan penyumbang kemiskinan ada di komunitas petani dan nelayan. “Di sana sudah merupakan komunitas kemiskinan struktural,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk mengentaskan kemiskinan struktural tidak bisa dengan konsep pembangunan konvensional. Yang harus langsung menyentuh mereka. Sebaiknya jangan dulu melakukan pembangunan yang bersifat fisik yang tidak langsung menyentuh komunitas miskin.

 

“Program pemerintah harus menyentuh masyarakat miskin tersebut,” jelasnya. 

 

Ia juga meminta pemerintah untuk menggencarkan bantuan sosial dan mengesampingkan dulu program elitis. Meski demikian, Prof Windia tak menyebut secara rinci program elitis yang dimaksud. 

Prof Windia meminta pemerintah mengungkap data penduduk miskin tersebut sebaiknya ada data nama dan alamat penduduk miskin tersebut.  Perbekel dan kelian banjar yang paling tahu.

  

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyatakan hal sama. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah  digencarkan bantuan usaha seperti bantuan bibit babi, bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. Politikus Golkar ini meminta untuk menunda program-program besar berjangka panjang.

 

“Di samping melanjutkan program bantuan langsung kepada masyarakat program prioritas adalah memberikan kesempatan berusaha seperti  bantuan bibit babi,  bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. Tunda dulu program-program besar berjangka panjang. Bersamaan dengan hal tersebut upaya vaksinasi secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kemiskinan ini disebabkan meningkatnya kemiskinan di Bali karena dampak covid 19, dimana sebagai daerah yang Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) didominasi sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran). Pengaruhnya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali terbesar di secara nasional (sekitar minus 12 persen). “Pengaruhnya adalah menurunnya daya beli, pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/