DENPASAR – Pengelolaan kebun karet di Pekutatan oleh PT Citra Indah Prayasa Lestari (ICPL) menyisakan persoalan.
Pasalnya, perkebunan karet yang memanfaatkan lahan provinsi tersebut tidak memberi hasil positif. Ini lantaran pihak perusahaan dalam proyeksi harga jual meleset jauh dari harga karet di pasaran.
Hal ini berbuntut pada permasalahan di tingkat pekerja. Dimana saat itu, ada 160 pekerja yang total berstatus sebagai karyawan Perusda Bali.
Dalam perjanjian, untuk pekerja aktif gajinya ditanggung PT ICPL, sementara untuk karyawan yang pensiun merupakan tanggungan antara PT ICPL dan Perusda.
“Mulai ada permasalahan, misalnya jam kerja dikurangi, gaji tidak dibayarkan tepat waktu. Karena tidak ada komunikasi dari PT ICPL ini,” jelasnya.
Namun saat ini, pihak perusda mulai mengintervensi lahan tersebut. Dimana pengelolaanya, akan dikembangkan agro wisata untuk meningkatkan pendapatan dari perkebunan tersebut.
Rencana ini pun didukung oleh Pemkab Jembrana, dan juga asosiasi pariwisata di Jembrana. Hanya saja, pendapatan agro wisata nanti murni milik perusda dan rekanan.
Sementara PT ICPL tidak mendapat apa-apa. “Untuk sharing profit perkebunan Perusda tetap dapat 25 persen sesuai perjanjian. Ini langkah untuk meningkatkan pendapatan Perusda sendiri.
Kalau mengandalkan perkebunan saja akan merugi terus,” paparnya. Bhaskara memaparkan, dalam agro wisata pengunjung diberikan kesempatan mengenal pohon karet serta penyadapan.
Dan, dari pilot project yang telah dikembangkan dengan memanfaatkan lima hektar ini lumayan memberi peningkatan.
Jadi pengelolaanya pun kini sudah semakin bagus. Mulai dari segi penyadapan karet ada peningkatan 40 persen, dan juga sikap disiplin benar-benar digenjot dari pihak ICPL sendiri.
“Terlebih di lahan tersebut didukung dengan SDM yang bagus. Rencananya tahun ini delegasi BBTF akan berkunjung,” tambah Bagaskhara.
Hingga saat ini, Perusda Bali telah memiliki lima unit usaha. Mulai dari perkebunan karet, sayur mayur, pendidikan, pengembangan SDM, dan perkebunan di Sanghyang.
Dari keseluruhan unit itu, sejak tahun 2016 pihaknya mengklaim terjadi peningkatan sumbangan PAD ke Provinsi Bali.
Dari yang semula hanya Rp 300 juta, sumbangan PAD di tahun 2017 berdasar setoran pendapatan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 634 juta.
Selanjutnya berdasar pendapatan tahun 2017 yang telah disetorkan di Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 814 juta, dan proyeksi PAD setoran PAD di tahun 2019 mencapai Rp 955 juta.
“Jadi ada upaya-upaya peningkatan yang kontinu. Kami berharap, lini usaha Karet ini bisa berkembang positif ke depannya,” pungkasnya.
