JAKARTA, Radar Bali– Kebijakan yang diterapkan Pemerintah dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional secara bertahap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di tahun kedua pandemi COVID-19. Dari segi penanganan COVID-19, kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah saat ini menghasilkan angka kasus aktif yang terus mengalami penurunan dan total vaksinasi yang sudah disuntikkan hingga 22 April 2021 mencapai lebih dari 17,98 juta dosis.
Sedangkan dari segi pemulihan ekonomi nasional kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah membuat ekonomi Indonesia diprediksikan rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan dalam kisaran 4,5 s.d. 5,3% (YoY). Hal ini sejalan dengan berbagai leading indicator yang menunjukkan perbaikan.
“Situasi perekonomian kita sudah relatif memberikan tanda-tanda positif dan proyeksi kita ke arah recovery,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Gathering secara virtual, Jumat (23/4).
Program vaksinasi dan kebijakan PPKM mikro telah meningkatkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level 93,40% di bulan Maret 2021. Bersamaan dengan hal tersebut, stimulus yang dilakukan Pemerintah melalui relaksasi PPnBM di sektor otomotif telah meningkatkan penjualan sebesar 28,2% (YoY) di bulan Maret 2021.
Sedangkan stimulus yang juga dilakukan pada sektor properti, pariwisata dan sektor yang lain diharapkan juga dapat semakin meningkatkan konsumsi di sepanjang tahun 2021. Selanjutnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur juga semakin ekspansif ke level 53,2% di bulan Maret 2021. Dalam tiga bulan terakhir, neraca perdagangan positif didukung oleh ekspor yang tinggi dan investasi yang meningkat.
Selanjutnya, terkait pandemi COVID-19, saat ini parameter COVID-19 Indonesia relatif lebih baik dibandingkan global. Hal itu terlihat dari tren persentase kasus aktif di Indonesia yang lebih rendah dari global dan kasus sembuh di Indonesia yang juga lebih besar dari global.
Sementara itu, dari segi vaksinasi, Indonesia berada di posisi 10 besar dunia dan termasuk 4 besar dunia dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin. Untuk lebih mempercepat peningkatkan herd immunity, program vaksinasi terus diakselerasi.
Terkait perkembangan kebijakan penanganan COVID-19 terkini yaitu tentang third wave di Negara India, Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk menerapkan pembatasan-pembatasan terkait mobilitas dari India. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi WNA yang pernah tinggal dan atau mengunjungi India dalam waktu 14 hari.
Sedangkan bagi WNI yang akan kembali ke Indonesia dan pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat.
“Indonesia memiliki posisi dan cara penanganan COVID-19 yang tidak sama dengan India. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar kita terus waspada,” tambah Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus selalu berhati-hati dalam mengamati laju penularan kasus COVID-19.
Selanjutnya, Budi Gunadi juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan protokol PPKM Mikro yang sudah terbukti bagus. Masyarakat juga dihimbau agar tidak terburu-buru melonggarkan standar PPKM Mikro yang sebelumnya sudah ada.
Tentang mudik, dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa berdasarkan fakta, selama ini meningkatnya kasus aktif COVID-19 di Indonesia selalu terjadi setelah adanya libur panjang. Sehubungan dengan hal itu, tahun ini diterbitkan peraturan tentang larangan mudik yang diterapkan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.
Selanjutnya, Juru Bicara Satuan Tugas COVID-19 Wiku Adisasmito juga menyatakan penetapan mobilitas masyarakat menggunakan tes SWAB akan diperketat. Mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan tanggal 18 sampai 24 Mei 2021, hasil tes SWAB yang biasanya berlaku 3 hari, kini berlaku hanya 1 hari.
Sementara itu, terkait kebijakan “Gas dan Rem” yang diterapkan Pemerintah melalui program pengendalian COVID-19 dan pogram pengungkit ekonomi, Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa program yang didorong oleh Pemerintah, salah satunya adalah pembayaran THR yang bisa mengungkit PDB.
Kemudian terkait dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Pemerintah dan stakeholder terkait saat ini sedang mempersiapkan sistemnya.
“Akuntabilitas adalah hal yang penting. Usulan-usulan dari platform yang mendukung Harbolnas ini diterima Pemerintah dan sedang dikaji lebih lanjut. Dalam waktu singkat akan diumumkan,” pungkas Airlangga.
