DENPASAR – Ada cara unik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya membantu pemasaran produk pertanian lokal di masa pandemi Covid-19.
Gubernur Bali Wayan Koster merilis Pasar Gotong Royong Krama Bali, Rabu 22 Juli 2020 lalu. Mulai 7 Agustus 2020, pasar gotong royong digelar serentak di seluruh kantor organisasi perangkat daerah Provinsi Bali.
Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta akan mengikuti kemudian. “Ini merupakan bentuk keberpihakan para PNS yang relatif tidak terkena dampak Covid-19 dan berpenghasilan
tetap terhadap para petani, pelaku UMKM, dan IKM. Selama pandemi Covid-19 pemasaran agak terhambat.
Terjadi pelemahan ekonomi para petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ucap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ir. Ida Bagus Wisnuardhana.
Pasar gotong royong ini dibuka tiap hari Jumat mulai pukul 07.00 pagi sampai selesai. Dalam surat edaran Gubernur Bali, kantor perangkat daerah atau dinas-dinas merupakan penyelenggara dan diwajibkan membuka pasar gotong royong.
Dengan kata lain, PNS-nya harus belanja. Minimal 10 persen dari gaji bulanan mereka. Sementara itu, untuk pegawai non PNS sifatnya sukarela.
Setiap hari Jumat minggu pertama akan diisi pasar sandang. Memasarkan produk-produk UMKM. Pasar tani full digelar setiap hari Jumat.
“Perintah Pak Gubernur untuk produk sandang ini yang mengkoordinir Disperindag dan Dinas Koperasi. Kedua dinas ini yang mencari pedagang, penempatan, dan materi jualan.
Untuk produk pertaniannya dikoordinir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Penjual ini harus petani langsung.
Sudah digelar rapat dengan kabupaten/kota terkait nama-nama petani dan kelompok tani pemasaran hasil di masing-masing kabupaten,” ungkapnya.
Terkait bahan pangan dijual di pasar gotong royong, Wisnuardhana menjawab beras, bumbu, sayur, buah, telor, daging, dan ikan.
Menurutnya, yang paling sulit pemasarannya adalah buah dan sayur. Penyelenggara menyiapkan tempat, insfrastruktur, dan protokol kesehatan.
Wisnuardhana menegaskan harus ada tempat cuci tangan dan petugas pengecek suhu tubuh. Arahan Gubernur Bali Wayan Koster sesuai surat edaran tegasnya dinas yang berdekatan bisa membuat pasar gotong royong bersama.
Sebuah dinas yang pegawainya sedikit juga boleh bergabung dengan dinas lain. Contohnya, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara bisa digabung karena jarakknya berdekatan.
Diungkapkan, yang boleh dijual berupa produk pangan kebutuhan sehari-hari, baik segar maupun olahan. Yang tidak boleh dijual adalah kue-kue dan nasi.
Untuk tahap awal 25 kantor organisasi perangkat daerah menyatakan kesiapan. Di satu titik minimal ada 7 pedagang.
“Sekarang sudah siap 7 pedagang dikali 25 untuk kantor pemerintahan. Harus dagang langsung dan yang harus dijual adalah produk pangan Bali. Perantara juga nggak boleh jualan,” jelasnya.
Jika kantor pemerintah Provinsi Bali digabung dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta, maka akan ada 66 penyelenggara pasar gotong royong.
“Tujuannya membantu pemasaran produk pertanian Bali. Juga dalam rangka memotong rantai pasar sehingga harga yang diterima petani menjadi lebih layak,” tutur Wisnuardhana.
