RadarBali.com – Evaluasi dan saran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat kunjungan kerja (kunker) dan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kuta Utara, Badung menuai respon.
Sikap Lapas terbesar di Bali atas evaluasi Komisi III DPR-RI itu bukan hanya soal tudingan lemahnya pengawasan, persoalan klasik seperti over kapasitas
dan minimnya petugas pengaman atau sipir juga diakui pihak Lapas Kerobokan untuk dijadikan usulan ke pusat (Direktoran Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI).
Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan Tonny Nainggolan saat dikonfirmasi, menyatakan atas evaluasi dan saran rombongan Komisi III DPR-RI, Lapas Kerobokan akan terus berupaya maksimal khususnya dalam upaya pengamanan dan pengawasan.
“Segala upaya secara maksimal terus kami upayakan. Walaupun sebagai manusia, kami tidak luput dari kelalaian, “terang Tonny.
Menurutnya, atas solusi yang ditawarkan Komisi III DPR-RI agar pemerintah segera membangun atau memperluas lapas baru, serta penambahan personel petugas.
Mantan kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) Pondok Cipinang mengaku sudah mengupayakan dengan mengusulkan ke pusat melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.
“Karena pengadaan atau penambahan petugas (sipir) mutlak menjadi kewenangan direktorat dan kementerian. Kami sudah usulkan, hanya memang sampai saat ini belum direalisasi, “tambahnya.
Terkait keterbatasan sipir di Lapas Kerobokan, pihaknya mengaku telah mengusulkan sekitar 200-an orang petugas.
“Untuk penambahan petugas kami sudah ajukan ke pusat. Jumlahnya sekitar 200-an orang, “pungkasnya. (pra/mus)
RadarBali.com – Evaluasi dan saran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat kunjungan kerja (kunker) dan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kuta Utara, Badung menuai respon.
Sikap Lapas terbesar di Bali atas evaluasi Komisi III DPR-RI itu bukan hanya soal tudingan lemahnya pengawasan, persoalan klasik seperti over kapasitas
dan minimnya petugas pengaman atau sipir juga diakui pihak Lapas Kerobokan untuk dijadikan usulan ke pusat (Direktoran Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI).
Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan Tonny Nainggolan saat dikonfirmasi, menyatakan atas evaluasi dan saran rombongan Komisi III DPR-RI, Lapas Kerobokan akan terus berupaya maksimal khususnya dalam upaya pengamanan dan pengawasan.
“Segala upaya secara maksimal terus kami upayakan. Walaupun sebagai manusia, kami tidak luput dari kelalaian, “terang Tonny.
Menurutnya, atas solusi yang ditawarkan Komisi III DPR-RI agar pemerintah segera membangun atau memperluas lapas baru, serta penambahan personel petugas.
Mantan kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) Pondok Cipinang mengaku sudah mengupayakan dengan mengusulkan ke pusat melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.
“Karena pengadaan atau penambahan petugas (sipir) mutlak menjadi kewenangan direktorat dan kementerian. Kami sudah usulkan, hanya memang sampai saat ini belum direalisasi, “tambahnya.
Terkait keterbatasan sipir di Lapas Kerobokan, pihaknya mengaku telah mengusulkan sekitar 200-an orang petugas.
“Untuk penambahan petugas kami sudah ajukan ke pusat. Jumlahnya sekitar 200-an orang, “pungkasnya. (pra/mus)
