DENPASAR – OTT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi topik hangat jelang hari pencoblosan Pemilu 2019.
Lagi-lagi KPK menjadi peran protagonis untuk membersihkan negara ini. Tak pandang bulu. Romahurmuziy yang dekat dengan Presiden Jokowi pun disikat.
Namun, aura kekuatan KPK tersebut dinilai belum menyentuh Pulau Bali. Salah satu sosok yang berharap KPK berekspansi ke Bali dan menindak para koruptor adalah Togar Situmorang.
Selain Bali sedang dikepung mafia tanah, advokat senior itu menilai banyak persoalan terkait dana hibah yang patut mendapat perhatian serius.
Kepada Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (16/3) siang Togar mengaku memiliki tanda tanya besar terkait kasus pelaporan beberapa objek hibah ke Polda Bali beberapa waktu lalu.
Semisal, hibah Pura Paibon Arya Kenceng, Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida (Rp 700 juta),
hibah Pura Dalem Telaga Sakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik, Desa Adat Tri Wahana Dharma, Nusa Penida (Rp 36 juta),
hibah Desa Pakraman Gepuh, Nusa Penida (Rp 100 juta), hibah Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Adat Tri Wahana Giri, Desa Kutampi (Rp 27 juta),
dan hibah Pura Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani, Banjar Adat Tulad, Desa Adat Tri Wahana Dharma, Desa Batukandik (Rp 36 juta).
“Ini persoalan yang sangat-sangat serius. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dikorupsi.
Apalagi yang ditujukan untuk pembangunan atau renovasi rumah Tuhan: pura, gereja, mesjid, wihara, dan lain-lain,” ucapnya.
Togar menyebut banyak persoalan pelik lain yang mengharuskan KPK lebih gencar bergerilya di Bali.
Hal ini dinilai mendesak karena Provinsi Bali juga memperoleh kucuran dana desa yang jumlahnya luar biasa besar.
KPK, imbuh Togar, menjadi salah satu institusi yang mendapatkan tempat di hati masyarakat lantaran tegas, netral, dan tidak pandang bulu dalam mengeksekusi para koruptor.
“Sifat kita, khususnya orang timur dari Pulau Jawa ini toleransinya sangat kental. Saudara salah bisa dibela mati-matian.
Bau busuk bisa disembunyikan serapat mungkin untuk melindungi keluarga. Jadi KPK ini mutlak dibutuhkan di Bali agar pulau ini bersih.
Pasalnya, tak hanya orang Bali yang menetap di Bali, melainkan masyarakat dari seluruh dunia datang dan tinggal di sini. Intinya, Bali membutuhkan pengawasan yang super ketat,” tegasnya.
Khusus persoalan dana hibah, Togar menganjurkan Pemprov Bali mewajibkan seluruh kabupaten/kota di Bali menerapkan sistem elektronik hibah alias e-hibah.
Pengajuan hibah berbasis online ini akan mengedepankan transparansi, baik pengajuan, penggunaan anggaran, maupun pertanggungjawabannya.
“Tentu mesin tak bisa diajak kongkalikong. Tak bisa kita ajak menaikkan harga barang tertentu. Mesin juga tidak minta fee,” bebernya. (rba)
