DENPASAR – Struktur pimpinan DPRD Bali secara resmi disahkan kemarin (1/10) melalui sidang paripurna istimewa.
Tidak ada wajah baru dari formasi yang tersedia. I Nyoman Adi Wiryatama tetap sebagai Ketua DPRD Bali; I Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua I; Nyoman Suyasa, Wakil Ketua II; dan Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, Wakil Ketua III.
Pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Zaid Umar Bobsaid.
Pelantikan tersebut didasarkan pada SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161.51-4345/ 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tertanggal 25 September 2019.
Selain mengesahkan unsur pimpinan, dewan juga membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Ketua Komisi I diisi I Nyoman Adnyana (PDIP dapil Bangli),
Ketua Komisi II diisi IGK Kresna Budi (Golkar dapil Buleleng), Ketua Komisi III diisi I Kadek Diana (PDIP dapil Gianyar), dan Ketua Komisi IV I Gusti Putu Budiarta.
Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) yang sebelumnya bernama Badan Legislasi (Baleg) kali ini disandang oleh Ketut Tama Tenaya.
Terakhir, Ketua Badan Kehormatan (BK) dijabat oleh Ketut “Boping” Suryadi. “Kami berharap DPRD Bali bisa melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal
dalam setiap pembentukan perda, penganggaran daerah, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Bali,” kata Adi.
Sementara itu, Gubernur Koster mengajak anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Bali.
Ketua DPD PDI Perjuangan ini mengatakan, meski PDIP mendominasi anggota dewan saat ini, ia berharap fraksi lain mendapat porsi sehingga proses politik berjalan dengan baik.
“Yang kami perlukan kerja bersama dengan gotong-royong melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengajak anggota dewan Provinsi Bali untuk melihat masalah-masalah yang ada di Bali dengan cermat, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Di antaranya menyangkut penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan pembangunan pariwisata ke depan.
